Berita

Ketua Umum Esoterika Denny JA saat memberikan pidato pembuka pada acara memperingati Paskah dan Buka Puasa bersama di GKI Kebayoran Baru/Ist

Nusantara

Denny JA: Paskah dan Ramadhan jadi Momentum Bangkitkan Kekuatan Akhlak

MINGGU, 16 APRIL 2023 | 23:33 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kehadiran agama seharusnya bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi para penganutnya. Namun, data dari PBB seolah bertolak belakang dengan hal tersebut.

Ketua Umum Esoterika, Denny JA menjelaskan bahwa sejak 2012, PBB melalui Sustainable Development Solution Network mempublikasikan indeks yang disebut World Happiness Index yang disusun oleh para ahli ekonomi, politik, public policy, dan psikologi.

Berbagai dimensi ekonomi, politik, psikologi menjadi bagian World Happiness Index. Tak hanya soal kemakmuran ekonomi dan pemerintahan yang bersih, tapi kepercayaan masyarakat dan keakraban warga negara juga menjadi komponen perhitungan.


Namun demikian, berdasarkan World Happiness Index 2023, negara ranking pertama yang dianggap paling tinggi indeks kebahagiaan warga negaranya adalah Finlandia, di mana sudah menempatinya selama enam kali berturut- turut.

“Selain itu, 10 negara yang paling maju tersebut didominasi oleh negara Skandinavia dan Eropa Barat, di antaranya Denmark, Swedia, Norwegia, Swiss, dan Belanda,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (16/4).

Pernyataan serupa sempat disampaikan Denny JA dalam Dialog Lintas Iman Memaknai Puasa dan Paskah di GKI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4). Acara itu turut dihadiri Ketua Umum MJ GKI Kebayoran Baru, Boyed M. Cornelis Ratuwalu, Prof. Siti Musdah Mulia dan Pdt. Janoe Widyopramono.

Lebih lanjut, Denny JA menjelaskan bahwa berdasarkan data Gallup Poll tahun 2008/2009, negara yang mendominasi peringkat atas indeks kebahagiaan itu sudah tidak lagi menganggap agama penting.

“Di Finlandia, persentase masyarakat yang menganggap agama penting dalam hidupnya hanya 28 persen. Sementara itu, di Denmark hanya 19 persen dan Swedia 15 persen,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendasar. Mengapa di negara yang tak lagi menganggap agama penting justru mampu membuat warganya paling bahagia, makmur, pemerintahannya paling bersih dari korupsi, dan menghormati keberagaman.

Sementara di negara yang menganggap agama penting justru kurang mampu membuat warga negaranya menjadi yang bahagia dan pemerintahan yang bersih

“Bagaimana kita menjelaskan fenomena itu? Mengapa di era ini agama tak lagi menjadi variabel yang membuat warga negaranya makmur, maju, dan bahagia? Apa yang salah?” urai pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) itu.

Menurutnya, ada dua faktor menjadi penyebab. Pertama, berubahnya driving force peradaban. Pada abad pertengahan dan sebelumnya, agama menjadi driving force utama peradaban. Namun, di era modern, driving force utama peradaban berpindah kepada ilmu pengetahuan dan manajemen modern.

Sehingga, untuk maju, makmur dan mampu membuat warga negara bahagia, tergantung dari kemampuan negara itu dalam mengelola ilmu pengetahuan dan manajemen modern, bukan oleh intensitas beragama.

Tanpa kemampuan mengelola ilmu pengetahuan dan manajemen modern secara optimal, sebuah negara tak akan mampu membuat warganya bahagia, walau intensitas beragama di negara itu begitu luas.

“Suka atau tidak, inilah realitas yang ada. Driving force peradaban utama sudah tak lagi di tangan hidup beragama,” sebutnya.

Kedua, agama meredup sebagai kekuatan akhlak. Akibatnya, ritus agama tidak berlanjut pada perilaku sosial yang sesuai. Semakin terlihat ada kesenjangan antara doktrin agama dan peradaban yang dihasilkannya, ada jurang menganga antara keriuhan ritus agama dengan perilaku sosial penganutnya.

“Merenungkan Paskah dan Ramadhan, saatnya kembali kita bangkitkan kekuatan compassion, kekuatan akhlak di setiap agama. Kita termasuk kelompok yang meyakini, kompleksitas batin manusia tak hanya bisa dipuaskan semata oleh kelimpahan ekonomi dan kemajuan teknologi. Manusia adalah makhluk spiritual yang memiliki tubuh,” demikian Denny JA.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya