Berita

I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo/Net

Politik

Israel Jadi Cara PDIP Hasut Simpati Publik

SABTU, 15 APRIL 2023 | 11:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menpora Dito Ariotedjo yang menyebut Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan dukungan penuh untuk terselenggaranya World Beach Games 2023, 5-12 Agustus, menuai kontroversi.

Pada ajang Piala Dunia U-20, kader PDIP itu paling lantang menolak, karena alasan keikutsertaan Israel.

“Tak mengherankan jika dalam gelaran lain (selain Piala Dunia U20) I Wayan tak keberatan, meskipun ada Israel yang sebelumnya ia jadikan alasan. Artinya, penolakan sebelumnya murni politis,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/4).


Menurut Dedi, penolakan Piala Dunia U-20 sebenarnya bukan dari Wayan Koster sebagai gubernur, tetapi sebagai kader PDIP. Karena itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut bersuara menolak kehadiran Israel.

“Itu demi menghasut publik, agar ada simpati pada PDIP, sebagai partai yang terang-terangan menolak Israel,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Meski begitu dia meyakini publik tidak mudah ditipu propaganda yang didasarkan pada kepentingan politik semata.

“Publik tau, itu semua hanya strategi buruk, karena hanya berurusan dengan politik semata, bukan kepentingan negara,” tandasnya.

Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo memastikan Gubernur Bali I Wayan Koster memberikan dukungan penuh untuk terselenggaranya World Beach Games 2023, 5-12 Agustus mendatang.

Kepastian itu disampaikan Dito setelah menggelar pertemuan dengan Koster bersama Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, di Gedung Jayasabha, Denpasar, Jumat (14/4).

"Alhamdulillah sudah ada satu pertemuan dan juga kesepakatan bahwa Pemprov Bali dan Gubernur 1.000 persen mendukung penyelenggaraan perhelatan dunia World Beach Games yang kedua ini," katanya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya