Berita

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus)/Net

Politik

PN Jakpus: Tiga Hakim yang Memutus Penundaan Pemilu Masih Bersidang

SABTU, 15 APRIL 2023 | 04:38 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hakim yang memutus perkara gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dimana isinya memerintahkan agar Pemilu Serentak 2024 ditunda, masih bisa bersidang di Pengadilan Negeri Jakata Pusat (PN Jakpus).

Humas PN Jakpus, Zulkifli Atjo menjelaskan, pihaknya sampai saat ini masih mengaktifkan tiga hakim yang memutus perkara Prima, antara lain T Oyong, H Bakri, dan Dominggus Silaban.

“Masih bersidang, karena kan belum ada sanksi. Sudah diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, tapi belum ada (putusannya),” ujar Zulkifli kepada wartawan, Jumat (14/4).


Selain menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawas Mahkamah Agung, Zulkifli juga mengatakan bahwa PN Jakpus memastikan akan menjalankan hasil pemeriksaan Komisi Yudisial (KY) dari laporan yang dimasukkan masyarakat sipil.

Namun, ia menekankan bahwa PN Jakpus akan menjalankan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, berdasarkan rapat paripurna dua lembaga pengawasan kehakiman itu juga.

“Mereka kan nanti,  hasil pemeriksaan itu antara KY dengan Bawas, kan ada perjanjian kerja sama, ada MoU-nya, di kode etik, bahwa mereka saling paripurna, menyimpulkan,” demikian Zulkifli menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya