Berita

Kegiatan bagi-bagi sembako oleh Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bagi-bagi Sembako di Depan Istana, Jokowi Lakukan Kerja Presiden atau Ormas?

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kegiatan bagi-bagi sembako oleh Presiden Joko Widodo, di depan Istana Negara yang ada di Jakarta dan Bogor, mendapat kritik.

Salah satunya, kritik itu diutarakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana),  Samuel F. Silaen.

"Bukan hanya itu yang harusnya dikerjakan oleh presiden Republik Indonesia," ujar Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/4).


Menurut alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu, kegiatan membagikan sembako tidak salah. Hanya saja, jika seorang Presiden ketujuh RI itu kerap turun langsung atau ikut membagikan, maka publik pasti mulai mempertanyakan peranannya.

"Tugas bagi-bagi okelah. Tapi bukan sekedar hanya gimik-gimik polesan lipstik ala ormas jugalah. Cukup ormas saja yang lakukan bagi-bagi sembako, tak perlu presiden yang selalu melakukannya," singgungnya.

Silaen menuturkan, membagi- bagikan sembako atau sejenisnya juga tidak melanggar hukum. Tapi ia mengharapkan, tugas dan tanggung jawab seorang presiden bisa ditunjukkan Jokowi.

"Yaitu lebih kepada policy maker. Bukan hanya seperti pertunjukan 'opera sabun', yang sering kita jumpai dipinggir jalan dan atau emperan toko diberbagai tempat, seperti yang dilakukan oleh penjual obat," katanya ketus.

Lebih dari itu, Silaen mendorong agar Jokowi bisa menempatkan diri sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, supaya publik dapat membedakan kerja-kerja presiden dan kerja-kerja ormasnya.

"Presiden harusnya fokus pembentukan dan pembenahan sistem pemerintahan serta prosedur yang mengatur hajat hidup orang banyak, dengan melengkapi aturan hukum yang dibutuhkan untuk membuat rakyat Indonesia tidak dikadali terus oleh pemangku kebijakan publik," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya