Berita

Kegiatan bagi-bagi sembako oleh Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bagi-bagi Sembako di Depan Istana, Jokowi Lakukan Kerja Presiden atau Ormas?

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 13:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kegiatan bagi-bagi sembako oleh Presiden Joko Widodo, di depan Istana Negara yang ada di Jakarta dan Bogor, mendapat kritik.

Salah satunya, kritik itu diutarakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana),  Samuel F. Silaen.

"Bukan hanya itu yang harusnya dikerjakan oleh presiden Republik Indonesia," ujar Silaen kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (14/4).


Menurut alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu, kegiatan membagikan sembako tidak salah. Hanya saja, jika seorang Presiden ketujuh RI itu kerap turun langsung atau ikut membagikan, maka publik pasti mulai mempertanyakan peranannya.

"Tugas bagi-bagi okelah. Tapi bukan sekedar hanya gimik-gimik polesan lipstik ala ormas jugalah. Cukup ormas saja yang lakukan bagi-bagi sembako, tak perlu presiden yang selalu melakukannya," singgungnya.

Silaen menuturkan, membagi- bagikan sembako atau sejenisnya juga tidak melanggar hukum. Tapi ia mengharapkan, tugas dan tanggung jawab seorang presiden bisa ditunjukkan Jokowi.

"Yaitu lebih kepada policy maker. Bukan hanya seperti pertunjukan 'opera sabun', yang sering kita jumpai dipinggir jalan dan atau emperan toko diberbagai tempat, seperti yang dilakukan oleh penjual obat," katanya ketus.

Lebih dari itu, Silaen mendorong agar Jokowi bisa menempatkan diri sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, supaya publik dapat membedakan kerja-kerja presiden dan kerja-kerja ormasnya.

"Presiden harusnya fokus pembentukan dan pembenahan sistem pemerintahan serta prosedur yang mengatur hajat hidup orang banyak, dengan melengkapi aturan hukum yang dibutuhkan untuk membuat rakyat Indonesia tidak dikadali terus oleh pemangku kebijakan publik," tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya