Demokrat Desak Pemerintah Tolak Skema Jaminan APBN untuk Kereta Cepat

Pemerintah China bersikukuh mendesak Indonesia meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Merespons hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho sudah memprediksi hal tersebut. Ia pun mendesak pemerintah tidak menjadikan APBN sebagai penjamin proyek mubazir itu.

Sejak awal Irwan yakin bahwa pembiayaan proyek KCJB akan membengkak. Selain itu, jika proyek ambisius itu terus dilakukan akan berakibat besar membebani APBN dan bisa menimbulkan efek berantai ke defisit APBN.

"Harus ditolak skema jaminan APBN ini. Sudah beberapa kali APBN mencuci kesalahan perencanaan kereta cepat," tegas Irwan kepada wartawan, Jumat (14/4).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini meminta pemerintah harus memperjuangkan skema burden sharing atau berbagi beban antara kreditur dan pemerintah.

"Itu akan menjadi solusi, bukan dengan tawaran jaminan APBN yang diutarakan kreditur. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kegagalan dan kerugian rakyat dan negara ini," demikian Irwan.