Berita

Pengunjuk rasa berbaris melalui pusat kota mengikuti rapat umum untuk mendukung hak aborsi di Seattle, Washington/Net.

Dunia

Amerika Tetap Ijinkan Penjualan Obat Aborsi Mifepristone dengan Aturan yang Diperketat

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 07:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan banding Amerika Serikat akhirnya tetap mengizinkan penjualan sementara pil aborsi mifepristone dengan peraturan yang lebih ketat, setelah keputusan pada Rabu malam (12/4) waktu setempat.

Panel yang terdiri dari tiga hakim di Pengadilan Banding Sirkuit Kelima di New Orleans, di negara bagian selatan Louisiana, memutuskan agar mifepristone tetap tersedia.

The National melaporkan pada Kamis (13/4), di bawah aturan baru, akses ke obat tersebut juga akan memerlukan tiga kunjungan dokter selama masa resep, dan akan dibatasi untuk wanita dalam tujuh minggu pertama kehamilan, turun dari sebelumnya yaitu 10 minggu.


Food and Drug Administration (FDA) telah menyetujui penggunaan mifepristone lebih dari dua dekade lalu dan digunakan di lebih dari setengah aborsi yang dilakukan setiap tahun di AS.

Namun, Hakim Matthew Kacsmaryk, orang yang ditunjuk oleh mantan presiden Republik Donald Trump, pada Jumat pekan lalu membatalkan persetujuan FDA atas obat tersebut.

Putusan itu dihentikan sementara selama seminggu untuk memungkinkan banding, seperti yang diminta FDA.

Pengadilan banding mengatakan keputusannya akan berlaku sampai kasus tersebut disidangkan secara penuh. Peraturannya yang diperketat membalikkan pembatasan yang telah dilonggarkan FDA pada tahun 2016.

Dua hakim pengadilan keliling yang memilih untuk memperketat pembatasan, Kurt Engelhardt dan Andrew Oldham, juga ditunjuk oleh Trump. Yang ketiga, Catharina Haynes, adalah orang yang diangkat oleh mantan presiden George W Bush.

Kebuntuan terbaru AS atas kebebasan reproduksi perempuan terjadi hampir setahun setelah Mahkamah Agung yang didominasi kaum konservatif membatalkan putusan penting Roe v Wade yang selama setengah abad telah mengabadikan hak konstitusional untuk aborsi.

Presiden AS Joe Biden pada Selasa mencap keputusan Kacsmaryk sebagai "di luar batas".

Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre, mengatakan kepada wartawan selama kunjungan presiden ke Dublin, Irlandia, pada Kamis pekan lalu, bahwa pemerintah akan terus melawan putusan tersebut di pengadilan.

Demokrat dan aktivis mengatakan keputusan itu merupakan bagian dari upaya yang lebih luas oleh Partai Republik untuk mencapai larangan aborsi nasional.

Jajak pendapat berulang kali menunjukkan mayoritas warga Amerika mendukung akses berkelanjutan ke aborsi yang aman, tetapi kelompok konservatif berusaha membatasi apa yang sebelumnya merupakan hak yang diabadikan dalam undang-undang.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya