Berita

Anwar Ibrahim dan Mahathir Mohamad/Net

Dahlan Iskan

Penyamun Bohong

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 04:22 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

KETIKA saya transit di Singapura, tiga anggota DPR Malaysia diusir dari ruang rapat. Yang mengusir wakil ketua DPR, wanita: Alice Lau. Dia lagi jadi pimpinan rapat pekan lalu.

Awalnya hanya satu orang yang diusir Alice. Yakni anggota DPR dari partai Islam PAS, Datuk Awang Hasyim. Alice masih muda, 41 tahun. Anak satu. Dari Partai Tionghoa DAP dapil Sibu, Serawak. Awang juga masih muda, 41 tahun, dari Dapil Pendang di Kedah.

Itu rapat dengar pendapat dengan menteri lingkungan hidup dan perubahan iklim, Nik Azmi Nik Ahmad. Juga menteri yang masih muda 41 tahun.


Nik Azmi tokoh muda Islam lulusan King's Collage London. Ia ahli hukum. Ayahnya tokoh UMNO dari Kuala Lumpur. Di ibuk ota itu pula Azmi lahir dan memenangkan suara untuk jadi anggota DPR.

Awang menuding Nik Azmi sebagai menteri pembohong. Itu terkait dengan, katanya, hilangnya sebidang tanah yang dilindungi di Kedah.

Rupanya kata ''pembohong'' masih dianggap tidak sopan di sana. Alice langsung minta Awang untuk mencabut kata ''bohong'' itu.

"Itu kata yang masih harus diklarifikasi. Harusnya Anda bertanya dulu apakah tanah tersebut benar hilang dan bagaimana ceritanya. Tidak langsung bilang bohong," ujar Alice.

Anggota DPR lain, Lim Guan Eng, juga membela Nik Azmi. Guan Eng, mantan menkeu, juga minta Awang mencabut kata-kata itu. Demikian juga beberapa anggota yang lain.

Ruang rapat pun riuh bersahut-sahutan. Rupanya saling interupsi juga mulai terjadi di sana.

Belum lagi Guan Eng selesai bicara, anggota DPR juga dari PAS, Datuk Seri Shahidan Kassim, angkat tangan. "Kau penyamun," katanya. Umurnya sudah 71 tahun. Asal Kelantan, dekat perbatasan dengan Thailand. Ia lulusan Universiti Utara Malaysia di Perlis.

Mendengar Guan Eng dikatakan penyamun, anggota DPR DAP dari Dapil Jelutong RSN Rayer ikut berdiri. "Biadab," katanya sambil menuding Shahidan.

Alice minta agar yang mengucapkan kata ''penyamun'' dan ''biadab'' sama-sama mencabut kata-kata itu.

Shahidan mengaku tidak pernah mengucapkan kata penyamun. Tapi Rayer berkeras ia mendengar sendiri kata penyamun terlontar dari mulut Shahidan.

Shahidan berkilah. "Mana buktinya saya mengucapkan kata penyamun," kilahnya. Rupanya Shahidan ini sangat berpengalaman. Ia sudah menjadi anggota DPR sejak tahun 1980-an. Waktu mengucapkan kata ''penyamun'' mikrofon di depannya ia matikan. Tidak akan ada bukti rekamannya.

Tapi Alice, seorang sarjana farmasi, melihat suasana sidang sudah kian gaduh. Maka tiga orang itu dikeluarkan semua dari ruang sidang.

Praktis keadaan itu mencerminkan perpolitikan di Malaysia sekarang ini. Pemerintahan Anwar Ibrahim sekarang, kata oposisi, terlalu mengakomodasikan golongan Tionghoa. "Pribumi habis," bahasa mereka.

Tentu itu bahasa oposisi. Bagi Anwar Ibrahim, Malaysia harus menjadi rumah untuk semua golongan. Ini yang berbeda dengan praktik politik di masa lalu. Terutama di zaman UMNO berkuasa selama 60 tahun: pribumi diistimewakan.

Belakangan gerakan membela pribumi memang kian marak. Tokoh sentralnya tetaplah Mahathir Muhammad. Tahun ini usia Mahathir 98 tahun. Masih sehat. Gesit. Bahkan kini ia mendirikan partai baru lagi: Partai Bumiputera Perkasa Malaysia. Disingkat PUTRA.

Inisiator partai ini sebenarnya Ibrahim Ali. Bukan Mahathir. Juga sudah tua: 72 tahun. Asal Kelantan. Tapi Anda tidak banyak tahu tentang orang ini. Kuliahnya pun di Kamboja, dapat gelar doktor di sana.

Ibrahim Ali juga menjabat ketua partai PUTRA. Tapi tokoh informalnya tetaplah Mahathir. Praktis partai ini juga bisa disebut pecahan UMNO. Atau disebut juga OMNO garis lurus.

Harapannya, semua pribumi bersatu di situ. Tapi itu juga berat. Partai Islam PAS akan tetap ingin eksis. Tapi PAS masih bisa menjadi satu di barisan koalisi PUTRA.

Di luar itu masih ada UMNO baru. Yang kini masuk koalisi di pemerintahan bersama Partai Keadilan Rakyat dan Partai Tionghoa DAP: Perikatan Harapan.

Perjuangan membela pribumi ini, di Malaysia, disejajarkan dengan membela Islam. Suku Melayu adalah Islam. Di Semenanjung.

Tapi di Malaysia Timur, Serawak, dan Sabah, ada jenis pribumi yang lain: suku Dayak. Bahkan paling pribumi. Dayak umumnya Kristen. Atau punya agama sendiri: agama nenek moyang.

Pribumi yang di timur ini kini justru mulai menggugat ke pengadilan. Agar status Malaysia sebagai negara Islam dihapus.

Tapi kenyataan itu tidak menyurutkan perjuangan pribumi di barat. Mahathir terus diminta bicara di kelompok-kelompok pendukung PUTRA.

"Sejak dulu pribumi Malaysia sudah kehilangan kendali di bidang ekonomi. Sebentar lagi akan kehilangan pula kendali di bidang politik," ujar tokoh yang dua kali menjabat perdana menteri itu.

Banyaknya nonpribumi di kabinet Anwar Ibrahim adalah contohnya. Dari 28 menteri kabinet, 6 orang yang Tionghoa. Termasuk Alice. Dua orang lagi Dayak.

Pun enam menteri itu sebenarnya masih belum mencerminkan komposisi penduduk Tionghoa yang sampai 40 persen di Malaysia. Bahkan posisi tidak ada yang mendapat posisi wakil perdana menteri.

Tapi jumlah 6 orang dari 28 anggota kabinet itu memang loncatan yang besar. Di kabinet sebelumnya, dari 70 menteri (termasuk wakil menteri) hanya 3 orang yang Tionghoa.

Mahathir di usia tuanya kelihatan akan fokus di perjuangan membela pribumi ini. "Setelah saya berhenti sebagai perdana menteri yang pertama dulu pribumi kian miskin," katanya di berbagai kesempatan belakangan ini.

Permusuhan antara Mahathir dan Anwar kelihatannya belum akan sudah. Tapi Anwar terus fokus di pembangunan ekonomi. Sesekali ia menyindir Mahathir, tapi tidak mau menyebut nama. Yang disindir  yang merasa.

"Buktikan kalau saya pernah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi saya," ujar Mahathir.

Untung Kalbar hanya satu provinsi. Kalau Kalbar satu negara, bisa-bisa punya problem yang sama. Kalbar agak mirip dengan perpolitikan Malaysia. Begitu suku Melayunya pecah kongsi, yang jadi gubernur suku Dayak. Pun sebaliknya.

Populer

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Usai DPR, Guru Besar IPB Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut

Rabu, 28 Oktober 2026 | 08:24

HLN ke-81: PLN Perkuat Listrik sebagai Penggerak Kehidupan dan Kemandirian Bangsa

Rabu, 28 Oktober 2026 | 07:47

IKA FH Undip Gelar Konsolidasi, Ini yang Dibahas

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:55

Tolak Usul Luhut, PKS Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara

Rabu, 28 Oktober 2026 | 06:25

Telkom Perkuat Transparansi Ekosistem Pengadaan Digital Nasional Lewat SPSE V5

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:57

Konser Andrea Bocelli Turut Serukan Solidaritas Palestina Tuai Apresiasi

Rabu, 28 Oktober 2026 | 05:28

Menanti Negarawan di Tengah Oase Pragmatisme

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:55

InfraNexia Perkuat Kesiapan Infrastruktur Dukung Pertumbuhan

Rabu, 28 Oktober 2026 | 04:25

Revitalisasi Intisab Siapkan Kepemimpinan Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:59

Kemerdekaan yang Belum Selesai: Dari Cita-Cita 1945 ke Amarah Gen Z

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03:30

Selengkapnya