Berita

Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad/Net

Nusantara

Tak Ada Pelajaran Agama hingga Pancasila, Legalitas Sekolah Internasional di Jakarta Dipertanyakan

JUMAT, 14 APRIL 2023 | 02:00 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keberadaan regulasi tentang pendidikan adalah untuk mewujudkan pendidikan di Indonesia yang sesuai nilai-nilai keagamaan, ke-Indonesiaan, dan profesionalisme.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana, Suparji Ahmad, merespons adanya sebuah sekolah internasional di Jakarta yang dikabarkan belum mengantongi legalitas satuan pendidikan kerja sama di Indonesia.

"Ketentuan tersebut, harus dilaksanakan secara konsisten tanpa diskriminasi dan untuk memastikan pelaksanaan ketentuan secara rutin dilakukan pengawasan, evaluasi dan akreditasi," kata Suparji dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (13/4).

Menurut Suparji, jika ada sekolah yang telah mendaftar bahkan menerima siswa dari berbagai bangsa termasuk Indonesia tanpa status resmi dan tidak memenuhi regulasi kurikulum Indonesia dalam operasionalisasinya, maka harus dilakukan penindakan.

"Penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia," jelas Suparji.

Oleh karena itu, lanjut Suparji, penting bagi orangtua untuk memperhatikan akreditasi, profil, kurikulum yang legal dan resmi di Indonesia dan reputasi sekolah yang dituju.

"Pastikan sekolah tersebut memang memiliki izin legal untuk menjalankan program atau kurikulum yang diharapkan, dan pastikan bahwa sudah berkolaborasi dengan sekolah Indonesia lainnya," demikian Suparji.

Sekolah-sekolah internasional di Indonesia diwajibkan memiliki status yang disyaratkan oleh pemerintah untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan.

Syarat ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar ada transfer keterampilan dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.

Permendikbud ini dikeluarkan untuk menertibkan sekolah-sekolah internasional yang jumlahnya semakin banyak. Sejak 1 Desember 2014, status sekolah internasional dihapus dan penggunaan kata internasional pun dilarang untuk nama sekolah di Indonesia.

Di Jakarta, dikabarkan ada sekolah internasional yang belum mengantongi status resmi, namun sudah menerima pendaftaran siswa baru. Dari tingkatan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah akhir (SMA).

Karena belum mengantongi legalitas resmi, sekolah tersebut dalam menyusun kurikulum tidak memasukkan mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia bagi peserta didik WNI.

Sementara bagi WNA, sekolah ini tidak memberlakukan kurikulum yang memuat pendidikan Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Budaya Indonesia.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya