Disparitas Harga Membuat Pasar Solar Gelap Merajalela

MEREKA bisa meraup untung puluhan triliun dari penjualan solar kencingan.

Konon harga solar di pasar gelap kata sebuah informasi yang dapat dipercaya sekitar Rp 13.000 per liter. Jadi selisihnya dengan solar subsidi resmi yang dijual Pertamina mencapai Rp 6.150 setiap liternya.

Bayangkan jika separuh dari solar subsidi tersebut diselewengkan, maka jumlahnya dapat mencapai 9 juta kilo liter atau 9 miliar liter. Jika setiap liter dapat untung Rp 6.150 maka keuntungan yang mampu diraup pedagang solar gelap mencapai Rp 55 triliun.

Sejatinya solar gelap itu adalah solar curian. Sumber solar gelap semacam ini pasti dicuri dari sumber resmi yang merupakan jalur distribusi solar subsidi. Solar gelap tidak mungkin merupakan barang seludupan dari luar negeri dikarenakan diluar negeri harga solar lebih mahal.

Dengan demikian, maka sesungguhnya solar gelap tersebut adalah solar milik negara yang seharusmya digunakan buat masyarakat miskin, angkutan transportasi logistik, keberadaan solar subsidi katanya untuk menekan inflasi dan menjamin harga solar terjangkau oleh masyarakat.

Tapi masalahya adalah harga solar subsidi dengan solar komersial terpaut sangat jauh. Harga solar subsidi Rp 6.850 per liter, sedangkan harga solar komersial mencapai Rp 17.000 per liter.

Ini disparitas harganya terlalu lebar. Inilah yang merangsang semua orang dalam rantai supply solar melakukan pencurian.

Bayangkan jika 10 persen saja solar subsidi ini dicuri, maka jumlahnya mencapai 1,8 miliar liter. Dengan harga solar black market sebesar Rp 13.000 per liter maka artinya maling solar bisa mendapatkan untung Rp 11 triliun. Itu keuntungan minimal.

Jadi selisih harga yang terpaut sangat jauh inilah yang menimbulkan moral hazard pihak-pihak yang ada dalam rantai distribusi solar subsidi. Sementara pengawasan sangat lemah.

Kasus kasus solar gelap tidak banyak yang dapat diungkap. Mereka berada dalam jaringan yang sangat rapi. Kok bisa ya kejahatan begitu rapi?

Penulis adalah Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)