Berita

Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto/Net

Politik

PDIP dan Ganjar Sudah Rasa Oposisi, Jokowi Utamakan Gerindra dan Prabowo?

SELASA, 11 APRIL 2023 | 21:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perubahan arah mayoritas partai politik (Parpol) barisan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejak menguat pembentukan Koalisi Besar, diprediksi bukan mengarah ke partai pemenang utama Pemilu 2019, yaitu PDI Perjuangan.

Dianalisa oleh pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, potensi pecahnya barisan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi menguat, utamanya semenjak Jokowi buka bersama barisan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Jokowi diyakini ingin mewujudkan Koalisi Besar, juga sebagai bentuk perlawanan tersembunyi, berebut pengaruh dengan Megawati Soekarnoputri di PDIP," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/4).


Ia menganalisa, perlawanan Jokowi kepada PDIP dan Ketumnya Megawati Soekarnoputri, secara tidak langsung bisa dibaca dengan ketidakhadiran elite partai berlambang banteng moncong putih ini di acara buka bersama yang diadakan PAN beberapa pekan lalu.

"Apalagi sejak Ganjar Pranowo sudah terlihat berseberangan, juga PDIP yang malah terlihat seperti menjadi oposisi Jokowi," sambungnya menuturkan.

Selain PDIP, dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo ini juga mengamati, perpecahan barisan pemerintahan Jokowi juga terlihat dari nyebrangnya Partai Nasdem dengan membentuk Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS.

Maka dari itu, Efriza menganalisa calon presiden (capres) yang akan didukung Jokowi pada Pilpres 2024 ini bukan dari PDIP, tetapi justru dari mantan lawannya di Pemilu Serentak 2019.

"Sehingga Gerindra dan Prabowo diyakini saat ini menjadi organisasi dan orang kepercayaan Jokowi. Koalisi Besar juga hanya punya satu nama yang tinggi elektabilitasnya yakni Prabowo," tuturnya.

"Ia juga yang sudah dideklarasikan, jadi amat memungkinkan Jokowi “bermain hati” kepada Prabowo," demikian Efriza menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya