Berita

Ilustrasi Gedung KPK/RMOL

Politik

Kepercayaan Publik pada KPK Lebih Tinggi daripada Polri dan DPR

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 21:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tren kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat lebih tinggi dibanding tren kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu merupakan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) atas kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

"Secara keseluruhan, penilaian tingkat kepercayaan paling rendah masih ditujukan oleh masyarakat kepada DPR dan partai politik," ujar Djayadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (9/4).


Di mana hasilnya, sebanyak 28 persen menyatakan sangat percaya dan 63 persen cukup percaya kepada TNI, sebanyak 21 persen menyatakan sangat percaya dan 63 persen cukup percaya kepada Presiden.

Selanjutnya, sebanyak 12 persen menyatakan sangat percaya dan 57 persen cukup percaya terhadap Kejaksaan Agung. Sebanyak 11 persen menyatakan sangat percaya dan 57 persen cukup percaya terhadap Pengadilan.

Kemudian, sebanyak 11 persen menyatakan sangat percaya dan 55 persen cukup percaya kepada media massa. Sebanyak 14 persen sangat percaya dan 50 persen cukup percaya kepada KPK. Sebanyak 13 persen sangat percaya dan 50 persen cukup percaya kepada Kepolisian.

Sedangkan untuk DPR, hanya 8 persen menyatakan sangat percaya dan 44 persen cukup percaya. Lalu untuk partai politik, hanya 5 persen menyatakan sangat percaya dan 45 persen cukup percaya.

Survei LSI berjudul "Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini" dilakukan pada 31 Maret hingga 4 April 2023 menggunakan metode random digit dialing (RDD) dengan melibatkan 1.229 responden. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya