Berita

Said Iqbal diwawancarai wartawan/RMOL

Politik

Hadang Koalisi Besar, Partai Buruh Siapkan Koalisi Orang Kecil

MINGGU, 09 APRIL 2023 | 08:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pembentukan koalisi besar partai politik dinilai menciderai demokrasi. Karena itu Partai Buruh bakal membentuk koalisi "orang kecil", untuk melawan.

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Indonesia tak boleh hanya ditentukan sekelompok elite Parpol, yang hanya mengejar kekuasaan, tanpa mempunyai gagasan besar membangun Indonesia menuju negara sejahtera (welfare state).

“Untuk melawan koalisi besar, Partai Buruh mengajak partai politik non-parlemen dan partai politik baru untuk berhimpun, menghadang sistem demokrasi terpimpin,” tegas Said Iqbal, lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (9/4).


Dia juga menambahkan, sistem demokrasi terpimpin pada masa lalu terbukti menghancurkan sistem politik, sistem ekonomi, sosial budaya, hukum, dan demokrasi.

Karena, kata dia, kekuasaan terpusat pada sekelompok elite yang seolah bisa mengatur semua kemauan rakyat.

“Partai Buruh melihat, arah politik yang dijalankan koalisi besar membahayakan demokrasi, karena semakin membatasi jumlah Capres-Cawapres akibat presidential threshold,” katanya.

Koalisi orang kecil melibatkan Parpol non parlemen, akademisi, aktivis pergerakan, serikat buruh, serikat petani, mahasiswa, pegiat lingkungan, pegiat HAM, aktivis perempuan, dan gerakan sosial lain, melawan hegemoni Parpol besar yang merasa paling tahu cara membangun Indonesia dan sistem demokrasi.

“Tentu koalisi orang kecil ini akan melawan dengan cara konstitusional, yaitu menghapus presidential threshold, parliamentary threshold, dan membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya