Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/RMOL

Politik

Khawatir Bangkitkan Demokrasi Terpimpin, Partai Buruh Tolak Pembentukan Koalisi Besar

SABTU, 08 APRIL 2023 | 16:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana pembentukan Koalisi Besar, oleh partai-partai politik yang tergabung sebagai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat penolakan dari partai politik (parpol) baru. Salah satunya disampaikan Partai Buruh.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, ide koalisi besar akan menciderai demokrasi yang sehat dan bersih, karena akan cenderung membatasi jumlah capres dan cawapres lewat pemenuhan syarat presidential threshold.

“Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar untuk menggenapkan PT 20 persen yang sudah ada,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4).

Menurutnya, pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden yang ingin dipertahankan lewat pembentukan Koalisi Besar, diprediksi bakal mengembalikan corak demokrasi masa lalu.

“Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20 persen,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyampaikan sikap Partai Buruh yang tidak akan berkoalisi dengan partai politik mana pun, khususnya yang menyetujui disahkannya Omnibus Law UU 6/2023 tentang Cipta Kerja.

“Termasuk partai politik yang hanya 'lip service' menolak UU Cipta Kerja tetapi ketika diminta menjadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi tidak bersedia,” demikian Said Iqbal menambahkan.

Populer

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Menteri PANRB Jangan Jadi Firaun Baru

Selasa, 11 Maret 2025 | 07:13

Kemenkeu Belum Rilis APBN 2025, Rocky Gerung: Ada Data yang Disembunyikan?

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:45

Kejar Sampai Banyumas, Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:31

Gubernur Jateng Optimistis Capai Target Pangan 11 Juta Ton

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:16

Terlena Naturalisasi dan Tendangan Erick

Selasa, 11 Maret 2025 | 06:01

Dijemput Paksa, Pengusaha Haji Alim Dijebloskan Kejari Muba ke Rutan Palembang

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:58

Impor Gula Vs Penghuni Usus

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:56

Kekayaan Menteri PU Dody Hanggodo di LHKPN, Sering Pakai Ikat Pinggang Hermes

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:51

LPH Quality Syariah Dukung BPJPH Jadikan Indonesia Pusat Halal Dunia

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:42

Buntut Penundaan Pelantikan, Ratusan CPPPK Banjarnegara Ancam Geruduk Jakarta

Selasa, 11 Maret 2025 | 05:18

Selengkapnya