Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/RMOL

Politik

Khawatir Bangkitkan Demokrasi Terpimpin, Partai Buruh Tolak Pembentukan Koalisi Besar

SABTU, 08 APRIL 2023 | 16:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

rmol.id Wacana pembentukan Koalisi Besar, oleh partai-partai politik yang tergabung sebagai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, mendapat penolakan dari partai politik (parpol) baru. Salah satunya disampaikan Partai Buruh.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan, ide koalisi besar akan menciderai demokrasi yang sehat dan bersih, karena akan cenderung membatasi jumlah capres dan cawapres lewat pemenuhan syarat presidential threshold.

“Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar untuk menggenapkan PT 20 persen yang sudah ada,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/4).

Menurutnya, pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden yang ingin dipertahankan lewat pembentukan Koalisi Besar, diprediksi bakal mengembalikan corak demokrasi masa lalu.

“Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20 persen,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menyampaikan sikap Partai Buruh yang tidak akan berkoalisi dengan partai politik mana pun, khususnya yang menyetujui disahkannya Omnibus Law UU 6/2023 tentang Cipta Kerja.

“Termasuk partai politik yang hanya 'lip service' menolak UU Cipta Kerja tetapi ketika diminta menjadi saksi fakta dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi tidak bersedia,” demikian Said Iqbal menambahkan. rmol.id

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya