China Luncurkan Sanksi untuk Dua Institusi AS karena Berperan dalam Kunjungan Tsai Ing-wen

Institut Hudson Amerika dan Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan bersama para eksekutif dari kedua organisasi tersebut dijatuhi sanksi oleh Pemerintah China.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan pada Jumat (7/4) bahwa organisasi dan individu tersebut dikenai sanksi atas peran mereka dalam pertemuan antara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy awal pekan ini di California.

Dengan diberlakukannya sanksi, kedua institusi AS itu sekarang dilarang bekerja sama dengan individu, universitas, atau institusi mana pun di bawah yurisdiksi Beijing, termasuk yang ada di Hong Kong dan Makau.

"Perpustakaan Reagan maupun Institut Hudson – yang merupakan wadah pemikir yang berbasis di Washington DC – telah menyediakan platform dan kemudahan untuk kegiatan separatis Taiwan," menurut pernyataan Kementerian, seperti dikutip dari Xinhua.

Beberapa eksekutif terkemuka dari kedua entitas, termasuk pejabat Institut Hudson Sarah May Stern dan John Walters, juga Joanne Drake dari Perpustakaan Reagan, akan ditolak visa China dan aset apa pun yang mungkin mereka miliki di negara itu akan dibekukan.

Sanksi juga dikenakan pada dua organisasi lainnya – satu dari Taiwan dan satu lagi dari AS – serta perwakilan Taipei di Amerika, Hsiao Bi-khim.

Hsiao masuk dalam daftar sanksi China atas keterlibatannya dalam pengaturan kunjungan Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi, ke pulau berpemerintahan sendiri itu pada Agustus tahun lalu.

Pada Rabu, Tsai duduk bersama McCarthy dan sekelompok pemimpin kongres bipartisan di Perpustakaan Reagan di Simi Valley, California meskipun ada peringatan keras dari China.

Hudson Institute menganugerahkan penghargaan kepemimpinan globalnya kepada presiden Taiwan Kamis lalu.

Selama pertemuannya dengan McCarthy, Tsai berterima kasih kepada Washington atas komitmennya untuk melindungi Taiwan, sementara pejabat AS tersebut menekankan pentingnya hubungan antara Washington dan Taipei.

Taiwan secara de facto merdeka sejak 1949, ketika pihak yang kalah dalam perang saudara Tiongkok melarikan diri ke pulau itu dan mendirikan pemerintahannya sendiri.

Sementara hanya segelintir negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, AS telah lama menjalin hubungan dekat dan tidak resmi dengan Taipei, baik secara militer maupun ekonomi. Secara formal, Washington masih menganut prinsip 'Satu-China'.