Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Kasus Penggandaan Uang Terungkap, LaNyalla Ajak Masyarakat Berpikir Rasional

JUMAT, 07 APRIL 2023 | 03:51 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Paska terungkapnya kasus dukun pengganda uang yang membunuh orang, masyarakat diminta Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk menggunakan logika berpikir yang jernih agar tidak gampang menjadi korban penipuan.

LaNyalla menyampaikan hal itu menanggapi adanya kasus pengganda uang hingga menyebabkan hilangnya banyak nyawa.

"Jika masih ada orang yang percaya dengan metode penggandaan uang artinya ada yang salah dalam pemikirannya," tukas LaNyalla di sela kunjungan kerja di Bandung, Kamis (6/4).


Menurut LaNyalla, hal itu merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani secara lebih mendalam.

“Bekerja dengan keras, berusaha sekuat tenaga dan berdoa, itu cara yang benar untuk memperoleh rezeki dan kekayaan,” papar dia.

Dirinya sangat menyayangkan kasus dukun sakti pengganda uang yang memakan korban nyawa ini masih terulang lagi. Karena itu, dia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengatasi dan mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari.

Senator asal Jawa Timur itu memandang perlunya para ulama atau tokoh agama memasukkan pemahaman-pemahaman yang rasional kepada masyarakat terkait dengan masalah harta.

"Kenapa masyarakat mudah percaya modus penggandaan uang ini, karena masyarakat tidak berpikir kritis dan hanya menuruti nafsu. Karena itulah, sangat penting peran para ulama untuk memperkuat iman masyarakat sehingga selalu bersikap waspada, selalu berdoa dan berzikir memohon perlindungan Tuhan," kata dia.

Slamet Tohari (45) alias Mbah Slamet dukun pengganda uang asal Banjarnegara telah menghabisi nyawa 12 korban. Slamet mengaku bisa menggandakan uang, bahkan ada yang dijanjikan Rp 50 juta jadi Rp 6 miliar. Namun begitu ditagih korban, pelaku membunuh dengan minuman bercampur racun.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya