Berita

Kepala BP2MI Benny Rhamdani/Ist

Politik

Benny Rhamdani Lebih Ikhlas Kehilangan PNS Demi Berantas Perdagangan Orang

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 20:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tegaskan komitmen untuk memberantas sindikat penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Bahkan Kepala BP2MI Benny Rhamdani meminta Polri untuk tak segan untuk mengangkap dan memberikan sanksi keras kepada sindikat ilegal tersebut. Penegakan hukum ini, berlaku bagi siapapun yang terlibat.

Hal tersebut ditegaskan Benny dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan BP2MI bersama Menko Polhukam, Mahfud MD di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/4).


"Siapapun, baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, akan berurusan dengan penegak hukum. Tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan, silahkan proses hukum," ujar Benny.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini merasa tak rugi, jika harus kehilangan satu pegawai negeri sipil (PNS) BP2MI yang nakal. Menurutnya, hal tersebut tidak akan merugikan negara.

"Lebih baik selamatkan satu orang anak bangsa, agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Ada 1-10 bahkan 100 ASN di lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum, akan kita relakan," terangnya.

Lanjutnya, seluruh PNS seharusnya jadi ujung tombak dalam memberantas sindikat ilegal. Benny berharap, semua stakeholder terlibat dalam perang semesta melawan sindikat.

"Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada merah putih dan republik. Yakni, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya