Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari bersama Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu Anggap Politik Uang di Masa Sosialisasi Bukan Pidana Pemilu

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 16:12 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kejadian bagi-bagi uang yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada masa sosialisasi sekarang ini, seperti yang terjadi di Sumenep beberapa waktu lalu, tak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran politik uang.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan, masalah itu dikarenakan keterbatasan regulasi teknis yang mengatur mengenai kampanye dan sosialisasi parpol peserta pemilu. Ia mengatakan, pada dasarnya pelaksanaan kampanye dan sosialisasi diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 33/2018.

Belajar dari kejadian bagi-bagi amplop berlogo PDI Perjuangan di masjid milik Plt. Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, membuktikan ruang gerak Bawaslu terbatas dalam menindak dugaan pelanggaran pemilu, karena regulasi yang ada itu tak menaunginya.


“Sehingga kemudian aturan-aturan tentang sosialisasi akan menjadi penting untuk dilakukan, untuk diperbaharui ke depan,” kata Bagja saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).

Untuk saat ini, ditegaskan Bagja, Bawaslu mau tidak mau merujuk pada aturan terkait kampanye dan sosialisasi yang masih berlaku, yaitu PKPU 33/2018. Sehingga, kejadian bagi-bagi amplop berlogo PDIP di Sumenep tidak masuk kategori pelanggaran pemilu.

“Hasil pemeriksaan dan klarifikasi Bawaslu menunjukkan bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa tersebut,” sambungnya menegaskan.

Meski begitu, Anggota Bawaslu RI dua periode ini tetap mendorong adanya revisi PKPU yang mengatur soal Sosialisasi dan Kampanye, agar kejadian serupa tak lagi terulang.

Lebih dari itu, Bagja melihat kebutuhan perubahan regulasi teknis kampanye dan sosialisasi, juga bisa dilihat dari perbedaan dinamika teknis penyelenggaraan pemilu sekarang ini dengan sebelumnya.

“Apa bedanya? Massa sosialisasi (di Pemilu 2024) lebih panjang dari massa kampanye. Sedangkan di tahun 2019 massa kampanye lebih panjang daripada massa sosialisasi. Itu perbedaan yang sangat mendasar,” demikian Bagja menambahkan.

Populer

Soal Ijazah Jokowi, Mahfud: yang Menuduh Ditangkap, yang Dituduh Belum Diadili

Rabu, 16 April 2025 | 16:46

Alumni UGM Malu Berat Citra Kampus Rusak Gegara Ulah Jokowi

Rabu, 16 April 2025 | 08:51

Beri Alasan Baru untuk Usulan Pergantian Wapres, Refly Harun: Yang Paling Jelas Fufufafa

Jumat, 25 April 2025 | 05:15

Jokowi Kini Disebut Lulusan Fakultas Kedokteran UGM

Kamis, 17 April 2025 | 08:48

Pengacara Hotma Sitompul Meninggal Dunia

Rabu, 16 April 2025 | 12:58

Walikota Surabaya Akan Cabut Izin Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan

Sabtu, 19 April 2025 | 01:32

Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah

Minggu, 20 April 2025 | 07:52

UPDATE

Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar!

Sabtu, 26 April 2025 | 17:59

Prabowo dan Relasinya dengan Umat Islam

Sabtu, 26 April 2025 | 17:38

Ganjar Usul Materi Kurpol Perempuan PDIP Di-upgrade

Sabtu, 26 April 2025 | 17:14

Delapan Tuntutan Forum Purnawirawan TNI Bukan Barang Baru

Sabtu, 26 April 2025 | 17:01

Wamendikdasmen Dorong Siswa Berani Berdiaspora

Sabtu, 26 April 2025 | 16:47

Solo Diusulkan jadi Kota Istimewa, Begini Respons Ganjar

Sabtu, 26 April 2025 | 16:19

Megawati Diminta Bikin Kurpol Buat Kaum Perempuan

Sabtu, 26 April 2025 | 16:00

Jokowi dan Utusan Prabowo Lainnya Ikuti Pemakaman Paus Fransiskus

Sabtu, 26 April 2025 | 15:42

Try Sutrisno Hingga Hendropriyono Hadiri Bedah Buku Karya Kiki Syahnakri

Sabtu, 26 April 2025 | 15:17

Dunia Berkabung, Ratusan Ribu Peziarah Padati Vatikan untuk Lepas Kepergian Paus Fransiskus

Sabtu, 26 April 2025 | 15:05

Selengkapnya