Berita

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Ist

Politik

Bila PDIP Gagal Posisi Capres, Tanda Dinasti Jokowi Dimulai

KAMIS, 06 APRIL 2023 | 11:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ambisi PDI Perjuangan mendapat jatah calon presiden (Capres) bila bergabung koalisi besar terus menuai spekulasi.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, bila keinginan PDIP tidak diakomodir koalisi besar, tandanya dinasti Jokowi dimulai.

Koalisi besar berisi gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, PPP) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB), yang disebut-sebut bentukan Jokowi. Bahkan secara tersirat diakui Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.


“Prabowo menyebut “Kita Timnya Pak Jokowi”. Kalau PDIP gak dapat posisi Capres, bisa terjadi pertarungan keras (Jokowi vs PDIP). Kalau koalisi besar menang, artinya dinasti Jokowi dimulai,” kata Ujang, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/4).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu berpandangan, PDIP tidak akan bisa mendapat jatah Capres jika gabung koalisi besar. Setidaknya terlihat dari persentase threshold yang dimiliki koalisi besar dan PDIP.

“Kalau gabung gak jualan Capres, koalisi besar nggak mau lah. PDIP ini kan cuma 20 persen, sedang koalisi besar 40 persen lebih. Masak 40 persen dikalahkan 20 persen, dimana logikanya?” dia balik bertanya.

“Jadi kalau dari PDIP tetap ingin posisi Capres, lebih baik PDIP sendirian saja, karena punya golden ticket,” demikian Ujang.

Sebelumnya PDIP menegaskan, bila bergabung koalisi besar, posisi calon presiden harus dari partainya.

Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, tawaran itu wajar dan logis, karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya