Anggota Komisi IX Minta Pengawasan AMDK Tidak Diskriminatif

Pro kontra penggunaan air minum dalam kemasan (AMDK) hingga kini masih terjadi di kalangan masyarakat. Apalagi, banyak informasi berseliweran di media sosial tentang bahaya kandungan BPA pada galon guna ulang.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah mengaku sudah sejak lama menggunakan air minum dalam kemasan berbahan polikarbonat. Sepanjang pengalamannya, ia tidak merasakan masalah.

"Enggak apa-apa sebenarnya. Memang kita harus lihat itu galonnya mengandung sesuatu yang berbahaya atau tidak," kata Nur Nadlifah kepada wartawan, Rabu (5/4).

Namun untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, politisi PKB ini meminta pengawasan kesehatan pada air minum dalam kemasan tidak hanya diterapkan kepada galon polikarbonat berbahan BPA, melainkan merata ke jenis lain.

Ia juga meminta agar semua industri AMDK bisa membuktikan produk mereka aman dikonsumsi. Selain itu, industri AMDK juga perlu memperhatikan kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya migrasi zat-zat kimia berbahaya.

Salah satu treatment yang harus dilakukan itu yakni, menghindari kemasan AMDK dari panas hingga berhari-hari.

"Masyarakat juga harus memperhatikan hal-hal tersebut," jelasnya.

Belakangan ramai pemberitaan tentang bahaya BPA pada galon guna ulang. Isu ini bergulir seiring adanya dorongan wacana pelabelan BPA pada galon berbahan polikarbonat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Di sisi lain, peneliti bisnis dan HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Sahid Hadi menyebut, BPOM memiliki kewajiban memastikan semua produk pangan yang beredar di pasar tidak menimbulkan kerugian di level publik.

"Setiap produk usaha itu tidak boleh membahayakan kepentingan publik, termasuk kesehatan publik. Dalam konteks ini, maka fungsi pengawasan BPOM itu diterapkan pada setiap produk pangan yang beredar di pasar," kata Sahid Hadi.