Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto/Net
Wacana pembentukan koalisi besar terasa menggelitik bagi politisi PDI Perjuangan, Bambang “Beathor†Suryadi. Sebab, dia yakin koalisi yang akan dihuni 5 partai itu tetap tidak akan berani mengumumkan nama calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung.
Wacana koalisi ini mengemuka saat Silaturahmi Ramadhan di kantor PAN yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan lima ketua umum partai koalisi pemerintah. Yaitu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono.
“Sudah lebih 7 bulan usia 2 koalisi. Sekarang menjadi satu, koalisi besar namanya. Tapi tetap saja tidak berani umumkan nama-nama paslon presiden dan wakilnya,†kata Beathor sembari tertawa kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/4).
Di satu sisi, Beathor juga melihat Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang digerogoti. Aktornya, kata dia, adalah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang sedang mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Kata Beathor, jika kubu Agus Harimurti Yudhoyono kalah, maka Koalisi Perubahan terancam batal ikut Pilpres 2024.
“Di lain sisi tersisa koalisi PDIP, apakah sesama kader sendiri atau ajak profesor,†sambung mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) itu.
Pertanyaan Beathor kembali pada wacana koalisi besar yang akan dihuni 5 parpol. Kapan koalisi ini akan diresmikan dan berani mengumumkan nama pasangan calon.
“Nah, Jokowi harus Jawab dong kenapa buang waktu lagi. Kasihan Prabowo, dan Airlangga yang sudah diumumkan partainya dalam kongres dan munas sebagai calon presiden dari Gerindra dan Golkar,†tegasnya.
Menurutnya, Jokowi terlibat aktif dalam pembentukan koalisi ini karena mantan walikota Solo tersebut ingin memastikan proyek ibukota negara (IKN) baru tetap dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.
“Begitu dominannya peran Jokowi sebagai akibat beban program IKN itu untuk dilanjutkan oleh Presiden terpilih 2024 tersebut,†demikian Beathor.
