Berita

Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Belum Umumkan Capres, Gerak Parpol Pemerintah Tersandera Jokowi dan LBP?

RABU, 05 APRIL 2023 | 01:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Arah partai politik (Parpol) yang masih tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam menyambut kontestasi Pemilu 2024, dinilai stagnan. Muncul dugaan, ada upaya menyandera ruang gerak mereka oleh kelompok penguasa.

Dianalisa pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, kemungkinan pengaruh kelompok penguasa menentukan arah gerak politik pemilu setiap parpol di lingkaran pemerintah cukup kuat.

Ia mengidentifikasi, ada dua aktor yang memainkan peranan politik penguasa, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Presiden Joko Widodo.

“Dalam Pemerintahan Jokowi ini memang peran LBP adalah layaknya penasehat. Ia orang kepercayaan Jokowi. Peran LBP yang besar dari Presiden inilah yang membuat ketua-ketua umum menurut kepada Jokowi sekaligus kepada LBP,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/4).

Sebagai contoh, Efriza menjabarkan fenomena politik ketidakjelasan arah politik barisan koalisi parpol pemerintah. Terbaru, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) belakangan berkumpul dengan Jokowi dalam acara bukber PAN.

Di samping itu, Nasdem yang yang juga koalisi pemerintahan Jokowi, belakangan membuat gerbong Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS, disambangi beberapa kali oleh Luhut.

Analisa Efriza, operasi Luhut memiliki motif mengingatkan Nasdem wajib mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir pemerintahan.  

"Mereka  tidak dibiarkan membentuk koalisi pemerintahan dengan inisiatif sendiri,” tuturnya.

Maka dari itu, Efriza melihat ruang gerak koalisi Pilpres 2024 yang sudah terbentuk masih akan terbatas, selama dua aktor ini melakukan manuver politik untuk memuluskan tujuannya melanjutkan pemerintahannya.

“Jika tidak ingin kehilangan jatah kursi menteri yang telah didapatkan oleh mereka, maka harus mengikut,” demikian Efriza menambahkan.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

KSST Yakin KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Libatkan Jampidsus

Jumat, 24 Januari 2025 | 13:47

UPDATE

HUT Ke-17 Partai Gerindra, Hergun: Momentum Refleksi dan Meneguhkan Semangat Berjuang Tiada Akhir

Senin, 03 Februari 2025 | 11:35

Rupiah hingga Mata Uang Asing Kompak ke Zona Merah, Trump Effect?

Senin, 03 Februari 2025 | 11:16

Kuba Kecam Langkah AS Perketat Blokade Ekonomi

Senin, 03 Februari 2025 | 11:07

Patwal Pejabat Bikin Gerah, Publik Desak Regulasi Diubah

Senin, 03 Februari 2025 | 10:58

Kebijakan Bahlil Larang Pengecer Jual Gas Melon Susahkan Konsumen dan Matikan UKM

Senin, 03 Februari 2025 | 10:44

Tentang Virus HMPV, Apa yang Disembunyikan Tiongkok dari WHO

Senin, 03 Februari 2025 | 10:42

Putus Rantai Penyebaran PMK, Seluruh Pasar Hewan di Rembang Ditutup Sementara

Senin, 03 Februari 2025 | 10:33

Harga Emas Antam Merosot, Satu Gram Jadi Segini

Senin, 03 Februari 2025 | 09:58

Santorini Yunani Diguncang 200 Gempa, Penduduk Diminta Jauhi Perairan

Senin, 03 Februari 2025 | 09:41

Kapolrestabes Semarang Bakal Proses Hukum Seorang Warga dan Dua Anggota Bila Terbukti Memeras

Senin, 03 Februari 2025 | 09:39

Selengkapnya