Berita

Perbatasan India dan China/Net

Dunia

India Tolak Upaya China untuk Ganti Nama Tempat di Arunachal Pradesh

SELASA, 04 APRIL 2023 | 22:58 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

India menolak upaya China untuk mengganti nama tempat di negara bagian timurnya, Arunachal Pradesh.

Menurut Jurubicara Kementerian Luar Negeri India, Arindam Bagchi, dalam cuitannya di Twitter, mengatakan bahwa negara bagiannya telah melekat dengan India, dan tidak dapat diubah.

“Ini bukan pertama kalinya China melakukan upaya seperti itu. Kami langsung menolaknya, sebab Arunachal Pradesh adalah, telah, dan akan selalu menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari India,” tegas Bagchi.


Pernyataan itu dikeluarkan pada Selasa (4/4), dengan menyoroti laporan media bahwa China telah mengganti beberapa nama tempat di Arunachal Pradesh, karena wilayah itu diklaim sebagai Tibet Selatan, yang seharusnya dikuasai oleh China.

Berdasarkan laporan yang dimuat Alarabiya, Kementerian Urusan Sipil Beijing pun telah membakukan 11 nama tempat, termasuk nama lima gunung di Tibet Selatan, yang berbagi perbatasan yang disengketakan dengan India.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan India dan China terus bentrok di sepanjang bagian perbatasan panjang mereka di Himalaya, dengan masing-masing negara mengklaim wilayah tersebut.

Sementara pada Desember lalu, pasukan kedua negara itu juga mengalami bentrokan kecil di sektor Tawang di Arunachal Pradesh, yang dianggap merupakan teritorial Beijing, yang telah ditentang keras oleh New Delhi.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya