Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen/Net

Politik

Kata Samuel Silaen, Pernyataan Bambang Pacul Bukti Pemimpin Parpol Kendalikan Anggota Legislatif

SELASA, 04 APRIL 2023 | 19:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengenai Ketua Umum Parpol adalah "Juragan" Anggota DPR, menjadi sorotan publik.

Pernyataan itu bermula saat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta Bambang Pacul selaku pimpinan Komisi III untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset dan dan RUU pembatasan Uang Kartal.

Menanggapi permintaan Mahfud itu, Bambang Pacul yang merupakan politisi PDI Perjuangan, mengaku harus mendapat persetujuan dari Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri.


Bagi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen, pernyataan tersebut patut disesalkan. Sebagai orang cerdas yang duduk di parlemen, seharusnya pernyataan itu tidak perlu dilontarkan Bambang Pacul.

"Mereka itu saya anggap cerdas, makanya bisa memberikan komentar yang positif kepada masyarakat Indonesia, agar mereka bisa melakukan bargaining politik," ujar Samuel kepada wartawan, Selasa (4/4).

Kata Samuel, bagi orang yang sudah pernah atau berkutat di lingkungan DPR RI, akan paham dan mengerti bahwa permasalahan serta permainan elite politik partai itu yang duduk di kursi legislatif itu.

Pun juga Mahfud MD, katanya, tentu sudah tahu kendala yang dihadapi oleh para anggota legislatif, di mana setiap keputusan tidak lepas dari ketua umum partai politik masing-masing.

"Sesungguhnya yang terjadi adalah pemimpin partai politiklah yang mengendalikan diri para anggota legislatifnya, tepat seperti yang diguyonkan oleh Bambang Pacul tersebut," pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya