Berita

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung/RMOL

Politik

Usai Ditegur DKPP, Komisi II: Bukan Hanya Hasyim, Harus jadi Pelajaran bagi Semua Komisoner KPU

SELASA, 04 APRIL 2023 | 14:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI meminta Ketua KPU RI Hasyim Asyari dana jajaran untuk mengambil pelajaran atas sanksi etik berupa teguran yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebab, kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Komisioner KPU RI harus menjaga integritasnya, termasuk dalam berbicara di ruang publik.

“Saya kira ini pelajaran buat bukan hanya Pak Hasyim ya, tetapi juga semua penyelenggara pemilu untuk berhati-hati gitu,” kata Doli Kurnia kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).


Doli berharap, ke depannya para komisioner KPU selaku penyelenggara Pemilu 2024 bisa menjaga etika dan integritasnya di ruang publik. Itu antara lain agar pemilu di Indonesia semakin berkualitas.

“Semua kita ini menaruh harapan besar kepada penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena kita juga berharap pemilu ini menjadi pemilu yang semakin baik, semakin berkualitas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari diberikan sanksi etik berupa teguran yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hasyim ditegur lantaran melontarkan pernyataan yang menguat gaduh publik pada 29 Desember 2022, saat KPU melaksanakan kegiatan akhir tahun yang dihadiri rektor-rektor universitas yang juga menandatangani MoU dengan KPU.

"Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota KPU RI, terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ujar Anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam Sidang Putusan Perkara Nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DKPP RI, Jalan Wahid Hasyim, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (30/3).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya