Berita

Tangkapan layar dugaan politik uang di masjid/Net

Politik

Bawaslu Diminta Tidak Lamban Tangani Kasus Bagi-bagi Amplop Said Abdullah di Masjid

SABTU, 01 APRIL 2023 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penanganan kasus bagi-bagi amplop berlogo PDI Perjuangan berisikan uang Rp 300 ribu, kepada jemaah Masjid Abdullah Sychan Baghraf yang dibangun oleh orang tua Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, di Sumenep, Jawa Timur, dinilai mandek.

“Sejak kasus ini bergulir, sejak 5 hari (pasca kasus ini mencuat) telah terlewati, belum ada sedikitpun info tentang penanganan kasus ini,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (1/4).

Menurut akademisi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, penanganan dugaan pelanggaran kampanye pemilu tersebut, seharusnya tidak lama dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


“Sejatinya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menetapkan status kasusnya. Apakah termasuk pelanggaran atau tidak,” tuturnya.

Salah satu alasan Ray Rangkuti menilai demikian, karena baginya bukti video yang menunjukkan kegiatan bagi-bagi amplop berlogo PDIP di Sumenep itu sudah luas beredar.

“Karena video dan isinya telah diakui benar terjadi. Tapi, kenyataannya, kita merasa kasus ini mulai seperti jalan di tempat. Cara kerja Bawaslu yang lamban ini," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya