Berita

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid/RMOL

Politik

PKB Tolak Usulan Koalisi Besar di Pemilu 2024

JUMAT, 31 MARET 2023 | 17:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana pembentukan koalisi besar sebagaimana disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ditolak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, untuk membentuk koalisi besar sulit terwujud.

“Enggak mungkin keliatannya sih (membuat koalisi besar) kalau lihat dari hasil survei, dalam realita koalisi yang ada,” kata Jazilul saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3).


Dia mengatakan, dalam hasil beberapa survei, ada sekitar lima tokoh atau sosok yang unggul menjadi calon presiden. Melihat peta tersebut, keinginan untuk membentuk koalisi besar sulit diwujudkan.

"Dari koalisi pun yang ada sudah 3 koalisi, bahkan 4 koalisi. Bagaimana dengan membuat 2 koalisi besar, untuk apa? Rakyat akan lebih senang kalau lebih banyak pilihannya. Maunya elite tuh memang 2 (paslon Pilpres 2024),” katanya.

Menurutnya, jika banyak calon presiden dari banyak koalisi, pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia akan lebih meriah. Pilihan rakyat tentang calon pemimpinnya pun akan lebih beragam.

“Kalau rakyat (ingin) 4 (paslon) bagus, karena apa? Mau pesta. Semua mau terlibat partisipasi. Kalau ada 4 capres, berarti kan ada 4 yang sukses, semua terlibat. Kalau cuma 2 (paslon), ya 2 tim itu yang sukses,” tutupnya.

Wacana koalisi besar muncul saat Ketum Golkar, Airlangga Hartarto menghadiri buka puasa di kantor DPP Nasdem, Sabtu (25/3). Dalam kesempatan itu, Airlangga membuka peluang membentuk koalisi besar untuk Pemilu 2024.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi tunggu tanggal mainnya," kata Airlangga.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya