Berita

Akun Twitter resmi milik pemerintah Pakistan yang diblokir di India/Net

Dunia

Diduga Sebarkan Propaganda Anti-India, Twitter Resmi Milik Pemerintah Pakistan Diblokir

KAMIS, 30 MARET 2023 | 10:56 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Akun Twitter resmi milik pemerintah Pakistan kembali diblokir otoritas India, setelah adanya pengaduan hukum terkait konten propaganda yang disebarkan.

Mengutip Reuters pada Kamis (30/3), ini merupakan ketiga kalinya akun resmi Pakistan diblokir dan tidak dapat dilihat oleh pengguna di India.

"Ketika mencoba untuk mengakses akun Twitter pemerintah Pakistan, tertera di layar bahwa Akun bernama @GovtofPakistan telah ditahan sebagai tanggapan atas tuntutan hukum," bunyi laporan tersebut.


Pada Juli tahun lalu, otoritas India pertama kali memblokir akun Twitter Pakistan, kemudian akun sempat pulih dan diblokir kembali pada Oktober.

Menurut pedoman Twitter, situs microblogging mengambil tindakan pemblokiran tersebut sebagai tanggapan atas tuntutan hukum yang sah, seperti perintah pengadilan.

Sepanjang tahun lalu, Twitter di India telah melarang warganya mengakses akun resmi Kedutaan Besar Pakistan di PBB, Turki, Iran, dan Mesir, delapan saluran berita berbasis YouTube serta Facebook Pakistan karena memposting konten anti-India palsu secara online.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya