Berita

Menko Polhukam Mahfud MD saat RDP dengan Komisi III DPR terkait dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan/RMOL

Politik

Mahfud Sentil Benny Harman Soal Kewenangan Menko Polhukam Sebar Data PPATK

RABU, 29 MARET 2023 | 16:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rapat Komisi III DPR RI bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menyentil anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman yang pada rapat sebelumnya mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Mahfud tampak tidak terima, PPATK dicecar oleh Benny mengenai kewenangan Menkopolhukam Mahfud MD boleh menyebarkan data transaksi PPATK atau tidak.

Menurutnya, pertanyaan Benny kepada Kepala PPATK pada rapat sebelumnya seperti penyidik yang sedang bertanya kepada tersangka.


"Sekarang ke Pak Benny, pertanyaannya kok seperti Polisi memeriksa copet," ujar Mahfud dalam rapat.

Kata Mahfud, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kala itu telah menjawab boleh, maka menurutnya tidak ada masalah dan tidak perlu ada pertanyaan lanjutan lagi.

Mahfud mengibaratkan pernyataan Ivan yang membolehkan Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk membeberkan data transaksi meski berbentuk data intelijen, seperti orang yang hendak izin ke kamar mandi.

"Misalnya, saya tanya, boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? boleh. mana pasalnya? enggak ada. Karena boleh. Kalau dilarang, baru ada pasalnya, di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab bahasa Latin, tidak ada satu kesalahan tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang, lebih dulu ini tidak dilarang kok lalu ditanya kayak copet aja emang siapa," demikian Mahfud.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya