Berita

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan/Net

Politik

Jika Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun Terkait Korupsi, Layak Dihukum Mati

SELASA, 28 MARET 2023 | 15:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Adanya transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga terkait pencucian uang harus segera diungkap.

Terlebih, sebagaimana diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa duit panas ratusan triliun di Kemenkeu itu didiamkan sejak 2009 silam hingga 2023.

“Kejahatan ini terlalu besar untuk didiamkan, penerimaan negara anjlok, kemiskinan meningkat,” sesal Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (28/3).


Ekonom senior itu meminta aparat penegak hukum tidak berdiam diri dan segera melakukan pengusutan terkait kejahatan yang sudah berlangsung sejak 2009 di Kemenkeu tersebut.

Seharusnya, kata Anthony, aparat penegak hukum, bisa mengungkap skandal di Kementerian yang dinahkodai Sri Mulyani tersebut.

“Kalau terbukti pencucian uang ini terkait korupsi penerimaan pajak maka mereka layak dihukum seberat-beratnya, hingga hukuman mati: karena sudah memiskinkan rakyat,” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya