Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal/RMOL
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dibahas sebanyak dua kali oleh Komisi II DPR RI. Tapi, dari pihak internal parpol yang diketuai oleh Agus Jabo Priyono ini tidak diajak bicara.
Pernyataan protes pun dilontarkan Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, kepada Komisi II DPR RI yang baru saja melangsungkan Rapat Kerja sekaligus Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (27/3).
“Harusnya Komisi II DPR RI mengajak bicara Prima terkait putusan PN Jakpus,†ujar Alif kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin sore (27/3).
Ia menjelaskan, Komisi II DPR RI telah melangsungkan dua kali Raker bersama Komisi Pemilihan Umum(KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), khususnya membahas soal Putusan PN Jakpus yang isinya adalah perintah menunda pemilu.
“Terhitung sudah dua kali mereka RDP dengan lembaga penyelenggara pemilu tapi tidak pernah bertanya atau mencari tahu terkait gugatan Prima ke PN Jakpus,†keluhnya.
Maka dari itu, ia menyatakan bahwa Prima keberatan atas sikap Komisi II DPR RI yang tidak turut mengundang dalam Raker ataupun Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Prima merasa perlu menjelaskan akar persoalan gugatan di PN Jakpus itu. Bahwa memang ada yang tidak beres dengan sistem Pemilu kita,†demikian Alif menambahkan.
Pada siang tadi, Komisi II DPR RI menggelar Raker/RDP dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas soal Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS/00.00/III/2023, soal dugaan pelanggaran pemilu KPU dalam tahapan verifikasi administrasi yang dilaporkan Prima.
Dalam momen itu, Komisi II DPRRI turut dibahas tentang tindak lanjut KPU terkait poin kesimpulan Komisi II DPR RI agar mengajukan banding atas putusan PN Jakpus yang isiinya menunda pemilu.
