Berita

Ilustrasi logo PDIP/Net

Politik

Temuan Indikator, Mayoritas Konstituen PDIP Ingin Sistem Pemilu Proposional Terbuka

MINGGU, 26 MARET 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mayoritas masyarakat lebih memilih sistem pemilu proporsional terbuka. Bahkan, mayoritas konstituen PDI Perjuangan lebih memilih proporsional terbuka dibanding proporsional tertutup seperti yang didukung oleh para elite PDIP.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei nasional berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru", mayoritas publik lebih setuju dengan sistem proporsional terbuka.

"Kalau ditanya pada publik, jawabannya sudah jelas. Jadi, publik memilih opsi dalam pemilihan umum, warga memilih partai atau calon dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).


Mayoritas masyarakat yang menginginkan sistem proporsional terbuka sebesar 80,6 persen. Sedangkan yang memilih sistem proporsional tertutup hanya sebesar 11,9 persen.

Burhanuddin mengatakan pihaknya melakukan analisis berdasarkan pilihan Pilpres 2019 maupun pilihan partai. Data yang muncul, konstituen PDIP sebagian besar mereka mayoritas mutlak menginginkan proporsional terbuka.

"Kalau 8 partai yang lain kan pro proporsional terbuka, jadi tidak ada isu terkait dengan keselarasan aspirasi elite dengan warganya," pungkas Burhanuddin.

Survei ini dilaksanakan pada Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden. Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya penarikan sampel pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Usulan PPPK Jadi ASN Pusat Sejalan dengan Komitmen Prabowo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:24

Emas Antam Terbang Rp20.000, Tembus Rp2,71 Juta per Gram Pagi Ini

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:23

Komisi III DPR Minta Penyebar Hoaks Kerusuhan Berbayar Diberantas

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:13

Bukan Cuma Hapus Konten, Penyebar Hoax Harus Diproses Hukum

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:07

Produk Newport Panen Kecaman, Promosi Tukar Hafal Ayat Suci dengan Miras

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:06

Puluhan Ribu Warga Padati Tunas Bumi Fest 2026 di Wonosobo

Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:05

Disambut Sholawat, Gus Yaqut Siap Hadapi Sidang Dakwaan Korupsi Kuota Haji

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:56

Pemulihan Ekosistem Harus Dilakukan Secara Serentak

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:54

Trump Media Tekor 238 Juta Dolar AS, Saham Ambruk 8 Persen

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:53

Ruang Amal Indonesia Siapkan 50 Warga Kurang Mampu Tembus Industri Tekstil

Selasa, 11 Agustus 2026 | 09:49

Selengkapnya