Berita

Ilustrasi logo PDIP/Net

Politik

Temuan Indikator, Mayoritas Konstituen PDIP Ingin Sistem Pemilu Proposional Terbuka

MINGGU, 26 MARET 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mayoritas masyarakat lebih memilih sistem pemilu proporsional terbuka. Bahkan, mayoritas konstituen PDI Perjuangan lebih memilih proporsional terbuka dibanding proporsional tertutup seperti yang didukung oleh para elite PDIP.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei nasional berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru", mayoritas publik lebih setuju dengan sistem proporsional terbuka.

"Kalau ditanya pada publik, jawabannya sudah jelas. Jadi, publik memilih opsi dalam pemilihan umum, warga memilih partai atau calon dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).


Mayoritas masyarakat yang menginginkan sistem proporsional terbuka sebesar 80,6 persen. Sedangkan yang memilih sistem proporsional tertutup hanya sebesar 11,9 persen.

Burhanuddin mengatakan pihaknya melakukan analisis berdasarkan pilihan Pilpres 2019 maupun pilihan partai. Data yang muncul, konstituen PDIP sebagian besar mereka mayoritas mutlak menginginkan proporsional terbuka.

"Kalau 8 partai yang lain kan pro proporsional terbuka, jadi tidak ada isu terkait dengan keselarasan aspirasi elite dengan warganya," pungkas Burhanuddin.

Survei ini dilaksanakan pada Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden. Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya penarikan sampel pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya