Berita

Ilustrasi logo PDIP/Net

Politik

Temuan Indikator, Mayoritas Konstituen PDIP Ingin Sistem Pemilu Proposional Terbuka

MINGGU, 26 MARET 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mayoritas masyarakat lebih memilih sistem pemilu proporsional terbuka. Bahkan, mayoritas konstituen PDI Perjuangan lebih memilih proporsional terbuka dibanding proporsional tertutup seperti yang didukung oleh para elite PDIP.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei nasional berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru", mayoritas publik lebih setuju dengan sistem proporsional terbuka.

"Kalau ditanya pada publik, jawabannya sudah jelas. Jadi, publik memilih opsi dalam pemilihan umum, warga memilih partai atau calon dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).


Mayoritas masyarakat yang menginginkan sistem proporsional terbuka sebesar 80,6 persen. Sedangkan yang memilih sistem proporsional tertutup hanya sebesar 11,9 persen.

Burhanuddin mengatakan pihaknya melakukan analisis berdasarkan pilihan Pilpres 2019 maupun pilihan partai. Data yang muncul, konstituen PDIP sebagian besar mereka mayoritas mutlak menginginkan proporsional terbuka.

"Kalau 8 partai yang lain kan pro proporsional terbuka, jadi tidak ada isu terkait dengan keselarasan aspirasi elite dengan warganya," pungkas Burhanuddin.

Survei ini dilaksanakan pada Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden. Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya penarikan sampel pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya