Berita

Ilustrasi logo PDIP/Net

Politik

Temuan Indikator, Mayoritas Konstituen PDIP Ingin Sistem Pemilu Proposional Terbuka

MINGGU, 26 MARET 2023 | 21:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mayoritas masyarakat lebih memilih sistem pemilu proporsional terbuka. Bahkan, mayoritas konstituen PDI Perjuangan lebih memilih proporsional terbuka dibanding proporsional tertutup seperti yang didukung oleh para elite PDIP.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei nasional berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru", mayoritas publik lebih setuju dengan sistem proporsional terbuka.

"Kalau ditanya pada publik, jawabannya sudah jelas. Jadi, publik memilih opsi dalam pemilihan umum, warga memilih partai atau calon dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).


Mayoritas masyarakat yang menginginkan sistem proporsional terbuka sebesar 80,6 persen. Sedangkan yang memilih sistem proporsional tertutup hanya sebesar 11,9 persen.

Burhanuddin mengatakan pihaknya melakukan analisis berdasarkan pilihan Pilpres 2019 maupun pilihan partai. Data yang muncul, konstituen PDIP sebagian besar mereka mayoritas mutlak menginginkan proporsional terbuka.

"Kalau 8 partai yang lain kan pro proporsional terbuka, jadi tidak ada isu terkait dengan keselarasan aspirasi elite dengan warganya," pungkas Burhanuddin.

Survei ini dilaksanakan pada Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden. Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya penarikan sampel pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya