Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Mayoritas Masyarakat Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

MINGGU, 26 MARET 2023 | 20:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejak awal tahun 2023, masyarakat diramaikan dengan adanya isu reshuffle kabinet, meskipun hingga berakhirnya Maret 2023 ini tak kunjung terjadi. Padahal, mayoritas publik setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap para menterinya.

Hal itu merupakan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru" periode Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden.

"Soal reshuffle kabinet yang aware 31,4 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).


Meskipun hanya 31,4 persen masyarakat mengetahui rencana tersebut, akan tetapi mayoritas masyarakat setuju jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

"Kalau kita isolasi hanya mereka yang tau isu ini, tingkat persetujuan terhadap reshuffle lebih tinggi lagi. Itu total ada 72 persen masyarakat yang tahu isu reshuffle kabinet setuju Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet," kata Burhanuddin.

Hasilnya untuk semua sampel, sebanyak 3,8 persen sangat setuju, 50,7 persen setuju, 16,4 persen kurang setuju, 6,5 persen tidak setuju sama sekali, dan 22,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan terhadap sampel yang menjawab tahun akan rencana reshuffle, sebanyak 8,3 persen setuju, 63,9 persen setuju, 14,7 persen kurang setuju, 5,1 persen tidak setuju sama sekali, dan 8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya penarikan sampe pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya