Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Mayoritas Masyarakat Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

MINGGU, 26 MARET 2023 | 20:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejak awal tahun 2023, masyarakat diramaikan dengan adanya isu reshuffle kabinet, meskipun hingga berakhirnya Maret 2023 ini tak kunjung terjadi. Padahal, mayoritas publik setuju jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap para menterinya.

Hal itu merupakan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia berjudul "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Surnas Terbaru" periode Februari-Maret 2023 dengan melibatkan 2.000 orang responden.

"Soal reshuffle kabinet yang aware 31,4 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (26/3).


Meskipun hanya 31,4 persen masyarakat mengetahui rencana tersebut, akan tetapi mayoritas masyarakat setuju jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

"Kalau kita isolasi hanya mereka yang tau isu ini, tingkat persetujuan terhadap reshuffle lebih tinggi lagi. Itu total ada 72 persen masyarakat yang tahu isu reshuffle kabinet setuju Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet," kata Burhanuddin.

Hasilnya untuk semua sampel, sebanyak 3,8 persen sangat setuju, 50,7 persen setuju, 16,4 persen kurang setuju, 6,5 persen tidak setuju sama sekali, dan 22,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Sedangkan terhadap sampel yang menjawab tahun akan rencana reshuffle, sebanyak 8,3 persen setuju, 63,9 persen setuju, 14,7 persen kurang setuju, 5,1 persen tidak setuju sama sekali, dan 8 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden pada 9-16 Februari dengan toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Selanjutnya penarikan sampe pada 12-18 Maret sebanyak 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya