Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Ubedilah Badrun: Narasi Luhut “Orang Luar Tidak Usah Banyak Omong” Itu Represi Verbal

MINGGU, 26 MARET 2023 | 09:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal orang luar pemerintah tidak usah banyak bicara dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap kebebasan berbicara.

Hal itu merupakan analisa yang disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi pernyataan Luhut tersebut.

"Itu perlu diingatkan. Sebab narasi Luhut itu ada semacam represi verbal atau suatu narasi yang bermakna ancaman kepada publik, ancaman terhadap kebebasan berbicara, atau semacam ancaman kepada mereka siapapun yang biasa melakukan kritik," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL dalam pesan singkat, Minggu (26/3).


Selain itu, kata Ubedilah, pernyataan itu juga menunjukkan semacam karakter otentik Luhut yang cenderung antikritik. Menurutnya, represi verbal akan menjadi berbahaya jika terus menerus diproduksi oleh Luhut.

Sebab kata Ubedilah, dampaknya bukan hanya menciptakan rasa takut publik untuk bersuara kritis, tetapi juga bisa berdampak kepada hadirnya kebijakan negara yang merugikan rakyat secara luas karena minimnya kritik dari publik. Padahal suara-suara kritis itu sangat diperlukan agar negara tidak salah langkah dan akan lahir kebijakan publik yang berkualitas.

"Jadi Luhut perlu dikoreksi secara mendasar logikanya. Mungkin kalimat yang tepat itu adalah 'Luhut sebagai orang dalam pemerintahan jangan banyak bicara, kerja saja sana! Kerja, kerja, kerja’,” pungkas Ubedilah.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya