Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Dugaan Keterlibatan Ganjar di Kasus KTP-el Kembali Muncul, Ganjalan Megawati Mengusung di Pilpres

SABTU, 25 MARET 2023 | 02:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kembali beredarnya daftar nama-nama politisi yang diduga menerima aliran kasus korupsi KTP-el, termasuk ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bakal membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan memilihnya sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi kembali beredarnya 12 nama politisi yang diduga menerima aliran uang korupsi KTP-el yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

"Ini tentu menjadi sandera politik bagi Ganjar. Dugaan tersebut tentu akan menjadi pembahasan publik di tengah santernya Ganjar akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, dugaan keterlibatan Ganjar tersebut dianggap akan sangat merugikan Ganjar. Bahkan, akan menjadi mesin penggerus suara yang signifikan bagi Ganjar.

"Bisa jadi kembali viralnya keterlibatan Ganjar pada korupsi KTP-el sengaja di hembuskan oleh lawan-lawan politik Ganjar, dan bukan tidak mungkin itu justru berasal dari rekan separpolnya," kata Saiful.

Dia meyakini, isu tersebut akan terus menggelinding seiring semakin dekatnya momentum Pilpres 2024. Jika tidak terkelola dengan baik, maka isu tersebut akan berdampak serius dan signifikan bagi elektabilitas Ganjar.

"Selain itu bisa jadi pula isu tersebut juga akan menjadi pertimbangan Megawati untuk tidak menjatuhkan pilihan untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang," pungkas Saiful.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya