Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Dugaan Keterlibatan Ganjar di Kasus KTP-el Kembali Muncul, Ganjalan Megawati Mengusung di Pilpres

SABTU, 25 MARET 2023 | 02:57 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kembali beredarnya daftar nama-nama politisi yang diduga menerima aliran kasus korupsi KTP-el, termasuk ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, bakal membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan memilihnya sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi kembali beredarnya 12 nama politisi yang diduga menerima aliran uang korupsi KTP-el yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

"Ini tentu menjadi sandera politik bagi Ganjar. Dugaan tersebut tentu akan menjadi pembahasan publik di tengah santernya Ganjar akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, dugaan keterlibatan Ganjar tersebut dianggap akan sangat merugikan Ganjar. Bahkan, akan menjadi mesin penggerus suara yang signifikan bagi Ganjar.

"Bisa jadi kembali viralnya keterlibatan Ganjar pada korupsi KTP-el sengaja di hembuskan oleh lawan-lawan politik Ganjar, dan bukan tidak mungkin itu justru berasal dari rekan separpolnya," kata Saiful.

Dia meyakini, isu tersebut akan terus menggelinding seiring semakin dekatnya momentum Pilpres 2024. Jika tidak terkelola dengan baik, maka isu tersebut akan berdampak serius dan signifikan bagi elektabilitas Ganjar.

"Selain itu bisa jadi pula isu tersebut juga akan menjadi pertimbangan Megawati untuk tidak menjatuhkan pilihan untuk mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 mendatang," pungkas Saiful.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya