Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/Net

Politik

Partai Buruh Serukan Jangan Pilih Capres Pendukung Omnibuslaw UU Ciptaker

SABTU, 25 MARET 2023 | 02:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Serikat buruh tengah mempersiapkan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan Permenaker 5/2023.

Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan ada sejumlah prakondisi sebelum mogok nasional dilakukan. Hal ini diungkapkan Iqbal saat jumpa pers secara virtual, Jumat (24/3).

"Pertama, longmarch jalan kaki Bandung–Jakarta sebagai pembuka dengan mengumpulkan petisi menolak UU Cipta Kerja dan Permenaker 5/2023. Longmarch akan dilakukan setelah lebaran, tepatnya minggu keempat bulan April," ujar Said Iqbal.


Selain Bandung-Jakarta, longmarch juga akan dilakukan di beberapa daerah, seperti Surabaya-Semarang, Semarang-Cirebon, Cirebon-Bandung, Merak-Jakarta, Medan-Perbatasan Sumatera Barat, dan lain sebagainya.

Selanjutnya prakondisi dilakukan saat peringatan May Day 1 Mei 2023 dengan aksi besar-besaran melibatkan 500 ribu buruh di seluruh Indonesia. Di Jakarta sendiri akan diikuti 150 ribu buruh.

Kemudian di Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Medan, Banda Aceh, Batam, Bengkulu, Pekanbaru, Banjarmasin, Samarinda, Makasar, Kendari, Palu, Morowali, Ambon, Ternate, Papua, Jayapura, Manokwari, dan beberapa kota industri lainnya.

Ketiga, melakukan kampanye secara nasional maupun internasional. Keempat, mengumpulkan petisi sejuta tanda tangan menolak Omnibuslaw.

"Terakhir, melakukan kampanye terbuka jangan pilih partai politik yang pro Omnibuslaw. Jangan pilih calon presiden yang mendukung Omnibuslaw dan jangan pilih calon legislatif yang duduk di Panja Baleg Omnibuslaw," tegas Said Iqbal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya