Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Kritik BEM UI dengan Meme Wajah Puan, Tidak Akan Terjadi Jika Aspirasi Publik Didengarkan

SABTU, 25 MARET 2023 | 00:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meme bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), tidak akan terjadi jika pemerintah dan DPR mendengarkan dan merespon aspirasi publik terkait Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, apa yang disampaikan BEM UI melalui meme adalah salah satu bentuk agent social of control mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR saat ini.

"Bentuk aspirasi dan peran serta mahasiswa dapat dilakukan dengan hal apapun. Termasuk apabila mencapai puncak kebuntuan peran serta yang diperjuangkan. Maka menurut saya hal yang biasa bagi mahasiswa memberikan kritikan yang demikian," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, hal tersebut sebagai bagian dari kebuntuan berpikir mahasiswa dalam mengungkapkan aspirasinya selama ini. Di mana, tidak ada jalan keluar yang baik dalam memberikan aspirasi, berakibat terhadap munculnya meme-meme yang dapat menghancurkan citra pemerintah di mata publik.

"Kalau saja aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik, dan UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi publik untuk turut andil dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka tidak mungkin akan terjadi meme-meme yang dikeluarkan oleh BEM UI," katanya.

Untuk itu, Saiful meminta agar pemerintah dan DPR agar tidak hanya melihat meme yang muncul saat ini, akan tetapi perjuangan kebuntuan publik dalam mengaspirasikan keinginan yang tidak direspon dengan baik.

"Namun nyatanya hal tersebut tidak mendapatkan ruang yang jelas, sehingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa mahasiswa mengeluarkan meme-meme sebagai salah satu bentuk perlawanan di ruang-ruang publik," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya