Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Kritik BEM UI dengan Meme Wajah Puan, Tidak Akan Terjadi Jika Aspirasi Publik Didengarkan

SABTU, 25 MARET 2023 | 00:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meme bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus yang dikeluarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), tidak akan terjadi jika pemerintah dan DPR mendengarkan dan merespon aspirasi publik terkait Perppu Cipta Kerja (Ciptaker).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, apa yang disampaikan BEM UI melalui meme adalah salah satu bentuk agent social of control mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR saat ini.

"Bentuk aspirasi dan peran serta mahasiswa dapat dilakukan dengan hal apapun. Termasuk apabila mencapai puncak kebuntuan peran serta yang diperjuangkan. Maka menurut saya hal yang biasa bagi mahasiswa memberikan kritikan yang demikian," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/3).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini melihat, hal tersebut sebagai bagian dari kebuntuan berpikir mahasiswa dalam mengungkapkan aspirasinya selama ini. Di mana, tidak ada jalan keluar yang baik dalam memberikan aspirasi, berakibat terhadap munculnya meme-meme yang dapat menghancurkan citra pemerintah di mata publik.

"Kalau saja aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik, dan UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi publik untuk turut andil dalam memberikan masukan kepada pemerintah, maka tidak mungkin akan terjadi meme-meme yang dikeluarkan oleh BEM UI," katanya.

Untuk itu, Saiful meminta agar pemerintah dan DPR agar tidak hanya melihat meme yang muncul saat ini, akan tetapi perjuangan kebuntuan publik dalam mengaspirasikan keinginan yang tidak direspon dengan baik.

"Namun nyatanya hal tersebut tidak mendapatkan ruang yang jelas, sehingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa mahasiswa mengeluarkan meme-meme sebagai salah satu bentuk perlawanan di ruang-ruang publik," pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya