Berita

Penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo/Net

Politik

Setara Institute: Intoleransi dan Diskriminasi Minoritas Meningkat Awal Tahun 2023

JUMAT, 24 MARET 2023 | 13:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama mengalami eskalasi sejak awal tahun 2023.

Mirisnya, eskalasi tersebut terjadi setelah arahan Presiden Joko Widodo agar Pemda dan Forkopimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara sesuai UUD NRI Tahun 1945 pada Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari 2023.

"Pada kenyataannya, Pemda dan Forkopimda membangkang dan mengabaikan arahan Presiden dan beberapa kasus terjadi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Malang, Kota Lampung, Kabupaten Bogor, dan lain sebagainya," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (24/3).


Salah satu yang mencolok dan viral adalah penutupan Patung Bunda Maria menggunakan terpal di Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (22/3).

Setara Institute mengecam aksi-aksi intoleransi tersebut, terkhusus aksi penutupan Patung Bunda Maria meskipun pada perkembangannya, pihak Polres Kulonprogo mengklarifikasi bahwa penutupan itu bersifat sukarela, tanpa ada desakan dari pihak luar.

"Dalam konteks tersebut, Setara Institute mendorong aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan untuk tidak tunduk pada kelompok-kelompok intoleran," sambungnya.

Setara Institute menganalisis, ada upaya konsolidasi mencolok dari kelompok-kelompok intoleran yang memobilisasi untuk menghimpun sentimen pemilih mayoritas dengan menekan kelompok-kelompok minoritas.

Kecenderungan tersebut tampak dalam eskalasi pelanggaran KBB belakangan ini. Konsolidasi tersebut juga bisa dilihat dari upaya politisasi keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia pada Mei mendatang.

"Setara Institute mendesak agar Pemda dan Pemerintah Pusat memastikan tetap tegak lurus dengan jaminan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Tahun politik tidak boleh dijadikan sebagai alasan pemerintah tidak hadir dalam kasus-kasus intoleransi," tutup Halili Hasan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya