Berita

Penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo/Net

Politik

Setara Institute: Intoleransi dan Diskriminasi Minoritas Meningkat Awal Tahun 2023

JUMAT, 24 MARET 2023 | 13:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama mengalami eskalasi sejak awal tahun 2023.

Mirisnya, eskalasi tersebut terjadi setelah arahan Presiden Joko Widodo agar Pemda dan Forkopimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara sesuai UUD NRI Tahun 1945 pada Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari 2023.

"Pada kenyataannya, Pemda dan Forkopimda membangkang dan mengabaikan arahan Presiden dan beberapa kasus terjadi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Malang, Kota Lampung, Kabupaten Bogor, dan lain sebagainya," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (24/3).


Salah satu yang mencolok dan viral adalah penutupan Patung Bunda Maria menggunakan terpal di Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (22/3).

Setara Institute mengecam aksi-aksi intoleransi tersebut, terkhusus aksi penutupan Patung Bunda Maria meskipun pada perkembangannya, pihak Polres Kulonprogo mengklarifikasi bahwa penutupan itu bersifat sukarela, tanpa ada desakan dari pihak luar.

"Dalam konteks tersebut, Setara Institute mendorong aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan untuk tidak tunduk pada kelompok-kelompok intoleran," sambungnya.

Setara Institute menganalisis, ada upaya konsolidasi mencolok dari kelompok-kelompok intoleran yang memobilisasi untuk menghimpun sentimen pemilih mayoritas dengan menekan kelompok-kelompok minoritas.

Kecenderungan tersebut tampak dalam eskalasi pelanggaran KBB belakangan ini. Konsolidasi tersebut juga bisa dilihat dari upaya politisasi keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia pada Mei mendatang.

"Setara Institute mendesak agar Pemda dan Pemerintah Pusat memastikan tetap tegak lurus dengan jaminan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Tahun politik tidak boleh dijadikan sebagai alasan pemerintah tidak hadir dalam kasus-kasus intoleransi," tutup Halili Hasan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya