Berita

Penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo/Net

Politik

Setara Institute: Intoleransi dan Diskriminasi Minoritas Meningkat Awal Tahun 2023

JUMAT, 24 MARET 2023 | 13:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama mengalami eskalasi sejak awal tahun 2023.

Mirisnya, eskalasi tersebut terjadi setelah arahan Presiden Joko Widodo agar Pemda dan Forkopimda menjamin hak beragama dan beribadah seluruh warga negara sesuai UUD NRI Tahun 1945 pada Rakornas Pemda dan Forkopimda, 17 Januari 2023.

"Pada kenyataannya, Pemda dan Forkopimda membangkang dan mengabaikan arahan Presiden dan beberapa kasus terjadi di Kabupaten Sintang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Malang, Kota Lampung, Kabupaten Bogor, dan lain sebagainya," kata Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Jumat (24/3).


Salah satu yang mencolok dan viral adalah penutupan Patung Bunda Maria menggunakan terpal di Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (22/3).

Setara Institute mengecam aksi-aksi intoleransi tersebut, terkhusus aksi penutupan Patung Bunda Maria meskipun pada perkembangannya, pihak Polres Kulonprogo mengklarifikasi bahwa penutupan itu bersifat sukarela, tanpa ada desakan dari pihak luar.

"Dalam konteks tersebut, Setara Institute mendorong aparat pemerintah, termasuk aparat keamanan untuk tidak tunduk pada kelompok-kelompok intoleran," sambungnya.

Setara Institute menganalisis, ada upaya konsolidasi mencolok dari kelompok-kelompok intoleran yang memobilisasi untuk menghimpun sentimen pemilih mayoritas dengan menekan kelompok-kelompok minoritas.

Kecenderungan tersebut tampak dalam eskalasi pelanggaran KBB belakangan ini. Konsolidasi tersebut juga bisa dilihat dari upaya politisasi keikutsertaan tim sepak bola Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia pada Mei mendatang.

"Setara Institute mendesak agar Pemda dan Pemerintah Pusat memastikan tetap tegak lurus dengan jaminan konstitusional UUD NRI tahun 1945. Tahun politik tidak boleh dijadikan sebagai alasan pemerintah tidak hadir dalam kasus-kasus intoleransi," tutup Halili Hasan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya