Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRDK Kecam Latihan Militer Gabungan AS-Korsel

Latihan militer gabungan yang digelar Amerika Serikat dan Korea Selatan membuat ketegangan di Semenanjung Korea terus meningkat.

Terlebih, latihan militer itu kerap dilakukan dengan menargetkan Korea Utara sebagai sasaran utama.

Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRDK Teguh Santosa pada Rabu (23/3) mengecam keras latihan gabungan AS-Korea Selatan dan mendesak agar seluruh aktivitas militer yang memicu provokasi Pyongyang segera dihentikan.

Menurutnya, penting untuk mendorong terciptanya situasi damai bagi Korea Utara agar dapat berkonsentrasi pada perekonomian dan pembangunan nasional.

Bersamaan dengan itu, ia juga menyatakan dukungan yang kuat kepada pemerintah dan rakyat Korea Utara atas upaya mereka dalam membela hak-hak negara.

"Kami dan seluruh rakyat progresif sekali lagi menyampaikan solidaritas dan dukungan kepada rakyat DPRK dan semoga sukses mempertahankan negara dan berjuang melawan kezaliman dan ketidakadilan di dunia ini," kata Teguh, seperti dimuat Asia-Pacific Regional Committee for the Peaceful Reunification of Korea (APRCPRK).

AS dan Korea Selatan memulai latihan militer gabungan besar-besaran yang disebut “Freedom Shield” selama 10 hari sejak 13 Maret lalu.

Latihan ini akan diikuti oleh latihan pendaratan gabungan “Ssangryong” (naga ganda) yang sempat terhenti selama lima tahun dan ditujukan untuk menekan Pyongyang.

Sejak Menteri Pertahanan AS mengunjungi Korea Selatan pada Januari lalu, Washington mengerahkan lebih banyak aset militer strategis ke Seoul seperti pesawat tempur siluman F-22, F-35B dan pembom nuklir B-1B .

Keduanya bahkan berencana menggelar lebih dari 20 putaran latihan militer gabungan yang jumlahnya melampaui latihan militer gabungan “Foal Eagle” tahun lalu.

Meski kegiatan militer AS di semenanjung Korea semakin mengkhawatirkan, Sekretaris Jenderal PBB justru tidak dapat melakukan apa-apa dan mengikuti apa kata Washington secara membabi buta.

PBB dan sekutu Barat lebih ingin mencela Korea Utara atas tindakan pembelaan diri mereka yang adil dan benar, dibanding menyelesaikan masalah di semenanjung Korea.