Berita

Politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Ist

Politik

Soal Kritikan BEM UI, Deddy Sitorus: Buat Apa Melayani Orang-orang yang Tumpul Otaknya?

KAMIS, 23 MARET 2023 | 15:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PDI Perjuangan meminta masyarakat untuk menilai sendiri terkait kritikan yang dilakukan BEM UI kepada DPR RI sebelum melanjutkan ke ranah hukum.

"Biarkan rakyat yang menilai buruknya kualitas berpikir dan rendahnya daya imajinasi mereka dalam menyampaikan pikiran," kata politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).

Secara pribadi, Deddy mengatakan, sikap BEM UI dengan melecehkan DPR kurang elegan. Seharusnya, sebagai warga yang berpendidikan, mahasiswa menyampaikan aspirasi dan kritiknya secara baik.


"Saya pribadi menganggap mereka sedang pamer kebodohan pada publik, bukan sedang menunjukkan daya kritis. Jadi, buat apa melayani orang-orang bodoh dan tumpul otaknya? Lebih baik didoakan saja agar pendidikan yang mereka dapatkan mampu mengubah daya nalar dan akhlak mereka," ucapnya.

Lanjut Deddy, apa yang disebarkan BEM UI bukan sebuah kritik yang mendidik. Tapi lebih kepada mengedepankan emosi.

"Kritis itu beda dengan kasar. Kritis itu soal kemampuan mengelola nalar, kasar itu soal kemampuan mengelola emosi," demikian Deddy.

BEM UI melakukan kritik pedas kepada DPR RI sebagai wujud kekecewaan mereka atas pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh parlemen.

Melalui akun media sosialnya, BEM UI membuat animasi Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus, dan mengubah nama DPR menjadi "Dewan Perampok Rakyat".

BEM UI juga menyematkan kalimat dalam animasi itu yang bertuliskan "Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat."

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya