Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Jika Tahu Ada Calon Pemimpin Korupsi, Megawati Seharusnya Langsung Lapor KPK

RABU, 22 MARET 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setiap dugaan korupsi yang ditemukan individu hendaknya disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, jika dugaan itu menyangkut calon pemimpin bangsa ke depan.

Atas dasar tersebut, pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melapor ke KPK, jika benar menemukan ada bakal calon pemimpin negeri yang mengumpulkan uang dengan cara korupsi.

Megawati, sebagai tokoh politik nusantara sudah selayaknya langsung melapor ke KPK dan tidak mengumbar pengetahuannya seputar tokoh korupsi ke publik.


“Sebagai elite politik yang menyuarakan tentang isu kriminal, yakni korupsi, seharusnya Megawati tidak menyampaikan secara terbuka, melainkan langsung mengarahkan ke KPK,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat WhatsApp, Rabu (22/3).

Saat memberi sambutan acara Peringatan 9 Tahun UU Desa, bertajuk "Membangun Indonesia dari Desa" di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3), Megawati memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak terbawa arus dalam mencari sosok calon presiden di 2024.

Pasalnya, dia melihat adanya sosok yang ingin memimpin Indonesia, namun menempuh jalan yang kurang elok, misalnya dengan mengumpulkan uang dengan cara yang dilarang alias korupsi.

“Jadi guyon di desa masing-masing, kepalanya itu juga kamu yang jadi rakyat, capek deh. Bener. Kenapa? Sekarang orang yang mau jadi (pemimpin) itu banyak ngumpulin uang, waduh dengan jalan segala macam, ibu tahu apa enggak? Tahu,” ujarnya.

“Kenapa ibu diam? Saya ingin lihat, akhiran orang ini apa? Nanti. Paling tidak kena tiga huruf. Tahu enggak? Apa itu? KPK, lah iya KPK,” demikian Megawati.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kemlu: PT DSI Tingkatkan Kepercayaan Global terhadap Ekspor RI

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:20

Pantai Gading Perkuat Dukungan untuk Inisiatif Otonomi Sahara Maroko

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:07

Penduduk Indonesia Bertambah 1,4 Juta Jiwa

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:03

Pidato Prabowo Cerminkan Optimisme Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Jumat, 22 Mei 2026 | 14:02

KPK Panggil Plt Bupati Tulungagung dan Sejumlah Pejabat dalam Kasus Dugaan Pemerasan

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:53

Kemenkeu dan BI Harus Bisa Menerjemahkan Keinginan Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:41

Polisi Tetapkan Sopir Green SM Tersangka Taksi vs KRL di Bekasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

Sembilan WNI Jalani Visum dan Tes Kesehatan di Turki

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:26

IKN Disiapkan Jadi Superhub Ekonomi Baru Indonesia

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:20

Semen Indonesia Pangkas Empat Anak Usaha dalam Program Streamlining

Jumat, 22 Mei 2026 | 13:16

Selengkapnya