Berita

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

Jika Tahu Ada Calon Pemimpin Korupsi, Megawati Seharusnya Langsung Lapor KPK

RABU, 22 MARET 2023 | 13:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setiap dugaan korupsi yang ditemukan individu hendaknya disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, jika dugaan itu menyangkut calon pemimpin bangsa ke depan.

Atas dasar tersebut, pengamat politik dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melapor ke KPK, jika benar menemukan ada bakal calon pemimpin negeri yang mengumpulkan uang dengan cara korupsi.

Megawati, sebagai tokoh politik nusantara sudah selayaknya langsung melapor ke KPK dan tidak mengumbar pengetahuannya seputar tokoh korupsi ke publik.


“Sebagai elite politik yang menyuarakan tentang isu kriminal, yakni korupsi, seharusnya Megawati tidak menyampaikan secara terbuka, melainkan langsung mengarahkan ke KPK,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat WhatsApp, Rabu (22/3).

Saat memberi sambutan acara Peringatan 9 Tahun UU Desa, bertajuk "Membangun Indonesia dari Desa" di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3), Megawati memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak terbawa arus dalam mencari sosok calon presiden di 2024.

Pasalnya, dia melihat adanya sosok yang ingin memimpin Indonesia, namun menempuh jalan yang kurang elok, misalnya dengan mengumpulkan uang dengan cara yang dilarang alias korupsi.

“Jadi guyon di desa masing-masing, kepalanya itu juga kamu yang jadi rakyat, capek deh. Bener. Kenapa? Sekarang orang yang mau jadi (pemimpin) itu banyak ngumpulin uang, waduh dengan jalan segala macam, ibu tahu apa enggak? Tahu,” ujarnya.

“Kenapa ibu diam? Saya ingin lihat, akhiran orang ini apa? Nanti. Paling tidak kena tiga huruf. Tahu enggak? Apa itu? KPK, lah iya KPK,” demikian Megawati.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya