Berita

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Tudingan Megawati Ada Capres Kumpulkan Uang dari Korupsi Bukan untuk Anies Baswedan

RABU, 22 MARET 2023 | 13:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tudingan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait calon presiden melakukan cara kurang elok dengan mengumpulkan dana kampanye dari hasil korupsi bukan ditujukan kepada Anies Baswedan.

Pandangan itu disampaikan oleh pengamat politik Dedi Kurnia Syah ketika dihubungi Kantor Berita Politik RMOL lewat pesan singkat Whatsapp, Rabu (22/3).

Menurutnya, Megawati tidak pernah menyinggung Anies Baswedan dalam setiap pidato kenegaraannya.


“Anies Baswedan termasuk yang sangat mungkin tidak masuk dalam tuduhan, karena sejauh ini Megawati hampir tidak pernah mengarah pada persoalan Anies. Meskipun kader PDIP sering lakukan serangan ke Anies, tetapi Megawati tidak,” kata Dedi.

Dedi menduga, tudingan Megawati itu tertuju pada elite pemerintahan yang saat ini masih menjabat namun didorong maju menjadi calon presiden.

“Jika benar tuduhan itu, maka sangat mungkin ditujukan pada tokoh yang masih berkuasa, dan itu terbatas, bisa Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, atau justru Ganjar Pranowo,” demikian Dedi.

Saat hadiri perayaan 9 tahun UU Desa bertemakan "Membangun Indonesia dari Desa" di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3), Megawati meminta masyarakat tidak terbawa arus dalam mencari sosok calon presiden di 2024.

Megawati melihat ada sosok yang ingin memimpin Indonesia namun menempuh jalan yang kurang elok, misalnya dengan mengumpulkan uang dengan cara yang dilarang alias korupsi.

"Sekarang orang yang mau jadi (pemimpin) itu banyak ngumpulin uang, waduh dengan jalan segala macam, ibu tahu apa enggak? Tahu. Kenapa ibu diam? Saya pengen lihat, akhiran orang ini apa? Nanti. Paling tidak kena tiga huruf. Tahu enggak? Apa itu? KPK, lah iya KPK,” jelas Megawati.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya