Berita

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi/Net

Politik

Publik Harus Pelototi MK, Khawatir Ada Putusan Nyeleneh seperti PN Jakpus

SENIN, 20 MARET 2023 | 19:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kredibilitas dan integritas hakim-hakim konstitusi dipertanyakan publik, menyusul dilantiknya kembali ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ditambah, ada pemecatan satu hakim oleh DPR.

“Kekhawatiran publik saat ini bukan sekadar Anwar Usman semata, tetapi juga persentase dari 9 hakim MK, utamanya tiga yang berasal dari pemilihan di DPR,” ujar dosen ilmu pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/3).

Ia menjelaskan bahwa kekerabatan antara Anwar Usman dengan Jokowi tentunya menimbulkan persepsi ada conflict of interest dalam menjalankan peran kelembagaan.


"Selain itu, dipecatnya Aswanto oleh DPR juga menimbulkan stigma bagi MK," sambungnya.

Baru-baru ini, dipandang Efriza, publik menyoroti soal uji materiil norma sistem pemilihan legislatif (pileg) dalam UU7/2017 tentang Pemilu. Karena, ia memperkirakan akan ada perubahan dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup.

Apabila sistem proporsional terbuka berubah menjadi tertutup, Efriza memandang itu bisa mendegradasi hak memilih langsung rakyat yang diatur dalam konstitusi.

Dikatakan Efriza, fakta peradilan berupa putusan PN Jakarta Pusat yang dianggap nyeleneh harus menjadi pelajaran publik untuk mengawasi lembaga negara seperti MK. Dengan demikian, apa yang terjadi di PN Jakarta Pusat tidak terjadi di MK.

"Tetap terjaganya integrasi, netralitas, dan keputusan yang tepat sesuai amanat konstitusi dari hakim MK,” demikian Efriza menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya