Berita

Presiden Kolombia, Gustavo Petro/Net

Dunia

Presiden Kolombia Tangguhkan Gencatan Senjata dengan Kelompok Kriminal

SENIN, 20 MARET 2023 | 11:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Gencatan senjata dengan kelompok kriminal terbesar di Kolombia, Clan del Golfo, ditangguhkan oleh Presiden Gustavo Petro pada Minggu (19/3).

Dalam cuitan di Twitter, Petro meminta aparat bersenjata membekuk  kelompok kriminal itu karena telah menyerang anggota kepolisian.

"Saya telah memerintahkan angkatan bersenjata untuk mengaktifkan kembali semua operasi militer melawan Clan del Golfo. Kami tidak akan membiarkan mereka terus menebar keresahan dan teror di masyarakat," kata Petro.


Menurutnya, serangan kepada pasukan kepolisian, yang belum disebarkan rinciannya itu, telah mematahkan kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah dengan kelompok geng tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada gencatan senjata dengan klan teluk. Kekuatan publik harus segera bertindak melawan struktur organisasi mafia," tambah Petro.

Dimuat Reuters pada Senin (20/3), gencatan senjata merupakan bagian dari upaya pemerintah Kolombia untuk mengakhiri peran kelompok tersebut dalam konflik internal negara, yang telah menewaskan sedikitnya 450.000 orang.

Baru-baru ini, kelompok itu juga dituduh menghancurkan saluran air kota di Provinsi Antioquia, karena terkait dengan protes penambangan emas.

Untuk menghentikan aksi kriminal yang meluas di negaranya, Petro telah mengusulkan rencana perdamaian dengan meminta Kongres untuk segera mengesahkan undang-undang yang dianggap efektif.

Dalam undang-undang itu, Petro mengusulkan agar negara menyerahkan anggota geng yang ditahan, dan meminta pengurangan hukuman penjara terhadap kelompok kriminal. Sebagai imbalannya, anggota kriminal itu harus menghentikan operasinya dan meminta mereka mengganti rugi kepada para korban.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya