Berita

Direktur Eksekutif Indonesian Politic Institute, Karyono Wibowo/Net

Politik

IPI: Arahan Presiden Sudah Jelas, Pemilu Harus Berlangsung

MINGGU, 19 MARET 2023 | 13:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana penundaan Pemilu 2024 yang masih jadi bahan pergunjingan dipastikan tidak akan kejadian. Isu ini dinilai sebatas hembusan dari pihak-pihak yang berniat jahat melanggengkan kekuasaan.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesian Politic Institute, Karyono Wibowo saat mengutarakan keyakinannya kepada wartawan, Minggu (19/3).

"Presiden kan judah jelas, arahannya, instruksinya, bahwa pemilu harus berlangsung," tegasnya.


Karyono mengatakan, jika pemilu ditunda, maka dampaknya akan besar. Citra Indonesia sebagai negara demokrasi bisa runtuh. Selain itu, juga bisa bisa merusak kepercayaan investor.

"Indonesia bisa dinilai jangan-jangan collabs nih, atau negara Indonesia sudah tidak lagi menjunjung tinggi sistem demokrasi," sebutnya lagi.

Atas dasar hal tersebut, maka tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk menunda pemilu. Pemerintah pun harus meyakinkan masyarakat bahwa pemilu tetap terlaksana lewat pernyataan bersama dengan KPU, Bawaslu, serta TNI-Polri.

"Karena tidak ada alasan untuk melakukan penundaan, titik. Itu disampaikan kembali oleh Presiden, Menkopolhukam, Menteri Dalam Negeri, atau membuat pernyataan bersama kalau mau lebih kuat lagi," ucapnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya