RUU Reformasi Pensiun: Paris Rusuh Lagi, Macron Disebut Sedang Bermain Api

Polisi anti huru hara Prancis kembali bentrok dengan para pengunjuk rasa yang melanjutkan demonstrasi menentang RUU reformasi pensiun pada Jumat malam (17/3) waktu setempat.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan hampir sepanjang hari. Mereka menyalakan suar di jalan lingkar Paris pada Jumat pagi setelah membakar mobil dan sepeda. Para pendemo juga membakar patung Presiden Emmanuel Macron dalam gelombang kerusuhan.

The National melaporkan, sekitar 300 orang ditangkap dalam demo yang berujung rusuh itu, yang terus berlanjut hingga Jumat malam.

Kerusuhan telah berkembang sejak awal tahun, dengan serangkaian pemogokan melanda negara itu, termasuk pemogokan petugas kebersihan yang menyebabkan sampah menumpuk di jalan-jalan Paris.

Serikat pekerja menyerukan protes baru pada akhir pekan dan satu hari lagi pemogokan dan mobilisasi massal Kamis depan.

Senator Esther Benbassa habis-habisan mengkritik sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tetap memaksakan kehendaknya meloloskan undang-undang, menyebutnya sedang bermain dengan api.

“Ketika Anda menginjak-injak parlemen, mengabaikan mobilisasi besar-besaran dan damai, mencemooh front persatuan dari serikat pekerja dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi, apa yang Anda dapatkan?” kata Benbassa.

“Dengan bermain api seperti ini, Anda berisiko terkena kobaran api," katanya.

Sementara itu pendukung Macron mengatakan pemerintah telah bertindak secara bertanggung jawab dan bahwa anggota parlemen akan mengambil keputusan akhir dalam mosi tidak percaya.

Meskipun Senat Prancis mendukung RUU pensiun dengan 193 suara berbanding 114,  Komite bersama yang terdiri dari tujuh deputi Majelis Nasional (majelis rendah) dan tujuh senator telah bertemu untuk pembicaraan kesepakatan versi final RUU reformasi dan melakukan pemungutan suara, yang hasilnya adalah mereka membatalkan RUU tersebut. Pemerintahan Macron tidak dapat memperoleh mayoritas.

Anggota parlemen sayap kiri mencemooh dan menyanyikan lagu kebangsaan setelah Perdana Menteri Elisabeth Borne mengumumkan dia menggunakan Pasal 49.3 konstitusi untuk memaksakan RUU itu.

RUU itu menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memotong biaya kesejahteraan, tetapi ditentang keras di sayap kiri dan sebagian sayap kanan.

Serikat pekerja terbesar Prancis mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa pemerintah bertanggung jawab atas krisis sosial dan politik yang diakibatkan oleh RUU tersebut.

“Serikat pekerja terus menuntut pencabutan reformasi ini,” kata mereka.

Langkah Kamis adalah pengakuan bahwa anggota parlemen Republik kanan-tengah telah gagal mendukung partai Macron dalam jumlah yang cukup meskipun pemimpin mereka, Eric Ciotti, mendukung RUU tersebut.

“Kami ingin memilih teks kompromi yang disepakati antara anggota parlemen dan senator, terutama termasuk Partai Republik. Sayangnya, terlalu banyak anggota parlemen dari Partai Republik lebih suka memainkan kartu mereka sendiri,” kata Senator Charles Rodwell yang pro-Macron.

RUU itu akan menjadi undang-undang kecuali anggota parlemen dengan cepat mengeluarkan mosi tidak percaya.

Pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon dan calon presiden sayap kanan Marine Le Pen keduanya mengatakan mereka akan mendukung pemungutan suara tersebut.

Kekalahan Macron akan memaksanya untuk menunjuk pemerintahan baru atau bahkan mengadakan pemilihan baru.