Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Fumio Kishida/Net
Sejumlah agenda dipersiapkan menjelang keberangkatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke Jepang.
Yoon berangkat dari Seoul pada Kamis (15/3) waktu setempat untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Fumio Kishida.
Perjalanan ini menandakan pemanasan yang signifikan dari hubungan yang telah lama tegang menyusul penyelesaian perselisihan tentang kerja paksa di masa perang.
Kunjungan dua hari itu merupakan kunjungan presiden bilateral pertama Korea Selatan ke Jepang dalam 12 tahun, sebuah ilustrasi yang menunjukkan berapa lama hubungan antara kedua negara telah rusak karena perselisihan sejarah.
Upaya memperbaiki hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang terus dilakukan, salah satunya dengan pertemuan Yoon dan Kishida di New York, AS pada September 2022.
Dikutip dari
Yonhap, pendahulu Yoon, Moon Jae-in juga telah mengunjungi Jepang pada 2019, tetapi itu untuk KTT Kelompok 20, bukan kunjungan bilateral.
Perjalanan Yoon datang kurang dari dua minggu setelah Seoul mengumumkan solusi untuk perselisihan jangka panjang mengenai kompensasi bagi warga Korea yang dipaksa melakukan kerja paksa untuk perusahaan Jepang ketika Korea berada di bawah pemerintahan kolonial Jepang dari tahun 1910-1945 di Semenanjung Korea.
Berdasarkan rencana tersebut, sebuah yayasan publik yang berafiliasi dengan kementerian dalam negeri akan memberikan kompensasi kepada para korban dengan sumbangan dari bisnis domestik, sebuah solusi yang telah ditolak oleh beberapa korban karena kurangnya partisipasi perusahaan Jepang.
Yoon mengatakan keputusan itu adalah tekad yang ditujukan untuk bergerak menuju hubungan yang berorientasi masa depan antara Korea Selatan dan Jepang, merujuk pada berbagai perselisihan sejarah yang telah mengganggu hubungan bilateral di tengah kebencian warga Korea Selatan terhadap pemerintahan kolonial Jepang 1910-1945.
Yoon telah menekankan pentingnya meningkatkan hubungan bilateral untuk secara efektif melawan ancaman program senjata nuklir Korea Utara, termasuk melalui kerja sama trilateral dengan Amerika Serikat.
Dia juga mengatakan hubungan yang lebih baik akan membantu meningkatkan pertukaran antara bisnis kedua negara dan pada akhirnya menguntungkan ekonomi mereka.
"Kunjungan ini memiliki arti penting untuk menandakan bahwa hubungan Korea Selatan-Jepang yang tegang hingga saat ini telah memasuki tahap normalisasi dengan sungguh-sungguh," kata Penasihat Keamanan Nasional Kim Sung-han dalam jumpa pers Selasa.
"Kedua pemimpin akan membahas langkah-langkah normalisasi hubungan Korea Selatan-Jepang secara keseluruhan, termasuk penerapan solusi atas masalah putusan kerja paksa," kata Kim, mengacu pada putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018 yang memerintahkan dua perusahaan Jepang, Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries untuk mengkompensasi korban kerja paksa Korea.
"Saya juga yakin akan ada kesempatan untuk membicarakan cara mengatasi hambatan kebijakan yang menghambat kerja sama ekonomi dan memperdalam kerja sama ekonomi antara kedua negara," katanya.
Juga diharapkan untuk dibahas selama KTT hari Kamis adalah serangkaian masalah yang tertunda antara kedua negara, termasuk Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer, sebuah pakta berbagi intelijen militer yang awalnya akan ditangguhkan di bawah pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya. sebelum keputusan ditunda.
Masalah lain termasuk pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan, penghapusan Korea Selatan dari "daftar putih" mitra dagang favorit dan keluhan Seoul dengan Organisasi Perdagangan Dunia atas kontrol ekspor.
Kunjungan bilateral terakhir Korea Selatan ke Jepang dilakukan oleh mantan Presiden Lee Myung-bak pada Desember 2011.
