Berita

Dahlan Iskan/Ist

Dahlan Iskan

Henry 0086

KAMIS, 16 MARET 2023 | 05:19 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

ADA waktu dua hari bagi Henry Surya untuk melarikan diri. Kalau ia punya jalan tikus.

Jumat besok, Mabes Polri akan mengadakan konferensi pers. Di situ akan dibeberkan rincian penetapannya sebagai tersangka. Bisa jadi besok itu akan diikuti pernyataan bahwa Henry harus  ditahan.

Mendengar kata ditahan, dirut dan pemilik Indosurya itu bisa punya beberapa pilihan. Menyerah. Melawan. Lari. "Sebaik-baik bertahan adalah lari," ujar seorang ahli kungfu.

Kesempatan berpikir itu luas. Selasa kemarin Henry sudah tahu. Ia sudah diumumkan sebagai tersangka, meski tanpa rincian detail. Berarti, hari itu, ia sudah bisa mulai berpikir akan melakukan apa.

Bahkan sebagai orang yang berpikir lincah, Henry sudah bisa memikirkan itu sejak dibebaskan oleh pengadilan bulan lalu. Ia pasti tahu rakyat sangat tidak puas akan putusan bebas itu. Berarti rakyat akan menekan pemerintah untuk menangkap kembali dirinya.

Menko Polhukam Mahfud MD,seperti berdiri paling depan dalam mempersoalkan putusan bebas itu. Tapi Mahfud adalah guru besar hukum. Ia akan melakukan perlawanan atas putusan bebas itu lewat jalur hukum. Ia sudah minta agar jaksa melakukan kasasi.

Mahfud juga sampai melakukan eksaminasi vonis bebas itu. Ia mengundang ahli-ahli hukum terkemuka. Putusan bebas itu dibedah dalam forum eksaminasi tersebut.

Kesimpulan eksaminasi para ahli itu bulat: putusan bebas terhadap Henry Surya adalah tidak tepat. Hasil eksaminasi tersebut tentu akan dilampirkan dalam berkas kasasi (memori kasasi) ke Mahkamah Agung.

Bulan lalu hakim memutuskan bebas karena tidak melihat perbuatan yang dilakukan Henry Surya sebagai perbuatan pidana. Itu, kata hakim, perbuatan perdata. Yang sidang pengadilannya di ranah perdata.

Indo Surya berhasil mengumpulkan uang dari masyarakat sampai Rp 106 triliun. Dan ia bebas.

Setelah putusan bebas itu heboh, polisi bertindak lebih cepat dari kasasi. Polisi langsung menetapkan Henry Surya sebagai tersangka lagi. Kali ini tuduhan pada Henry Surya beda. Kalau tuduhan yang membuat ia bebas itu adalah penipuan, kini Polisi menuduh Henry Surya melakukan pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Tuduhan penipuan sudah gagal di sidang pengadilan.

Penetapan tersangka kali ini bukan lagi berdasar pengaduan para korban. Dasarnya adalah pengaduan tipe A. Yakni yang datang dari kepolisian sendiri. Dari hasil penyelidikan polisi sendiri. Hasil penyelidikan itu lantas dibuat laporan polisi. Nomornya: 0086.

Mahfud mungkin perlu ikut memperhatikan laporan 0086 ini. Terutama dari segi tempusnya.

Bambang Hartono, humas LQ Lawfirm, mengkhawatirkan kekuatan LP 0086 itu. "Kelak hakim bisa membebaskan Henry Surya berdasar tempus. Bisa dianggap sudah kedaluwarsa," ujar Bambang, yang sebelum gabung di Alvin Lim bekerja di Lawfirm Mercusuar Kebenaran dan LBH Posbakum.

Kekhawatiran Bambang itu berdasar surat panggilan yang di layangkan kepada para saksi. Di antara saksi itu ada yang klien LQ. Bambang lantas melihat surat panggilan tersebut. Di situ disebut bahwa tempusnya 2012. Artinya perbuatan yang dituduhkan pada Henry adalah perbuatan tahun 2012.

Tentu Bambang hanya khawatir. Kalau saja politikus bisa ngebut dengan perkara ini maka kejadian tahun 2012 belum bisa dianggap kedaluwarsa. Itu baru expired kalau penuntutannya telat sampai tahun depan.

Maka polisi memang harus cepat-cepat memproses perkara baru ini. Mungkin juga itulah sebabnya polisi memasukkan pasal pencucian uang. Mungkin daluwarsanya lebih panjang.

Bambang sebenarnya mendesak agar polisi menggunakan laporan polisi yang ia buat. Yani LP 0204. "Tempusnya 2019. Daluwarsanya masih lama," ujar Bambang.

Menurut Bambang, polisi awalnya sudah memproses LP 0204 yang dibuat kantornya itu. Henry Surya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tidak ada kelanjutannya. "Saya dengar kasusnya dianggap sama dengan yang sedang disidangkan saat itu," ujar Bambang.

Padahal, kata Bambang, kasusnya beda sekali. "Yang kami laporkan di 0204 bukan Indosurya, tapi Inti Finance yang juga milik Henry. Korbannya 185 orang klien kami," katanya. "Total kerugian mereka Rp 800 miliar," tambahnya.

Mungkin polisi menganggap LP 0086 bisa lebih sakti. Apalagi memasukkan pasal pencucian uang.

Semua itu akan jelas Jumat besok. Saat polisi melakukan jumpa pers. Saat itu juga kemungkinan besar Henry Surya dinyatakan akan ditahan.

Begitu perintah penahanan diterbitkan barulah polisi mencarinya. Mungkin masih ada. Mungkin sudah entah di mana.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya