Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat memberikan arahan dalam Rekernis Bareskrim Polri di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/3)/Ist
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar jajaran Bareskrim Polri aktif di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).
Selain itu, apabila diperlukan bentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.
"Rekan-rekan harus ikuti, awasi sebaik-baiknya dari awal pemetaaan dan kerjasama dari gakkumdu dan bentuk Satgas anti-money politik untuk menciptakan Pemilu yang lebih demokratis dan tentunya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan," kata Sigit dalam arahannya di Rakernis Bareskrim Polri di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/3).
Untuk menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Sigit menginstruksikan Bareskrim khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya. Pasalnya, dinamika isu di media sosial (medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. Sebab itu, diharapkan melakukan pemetaaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan.
"Melakukan Cooling System, Take Down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu kita anggap berbahaya, rawan, sifatnya SARA dan memecah belah persatuan-kesatuan. Kita harus ambil langkah tegas. Kita betul-betul bisa mapping dengan baik," kata Sigit.
Menurut Sigit, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi TIK serta BSSN terkait sistem informasi Pemilu.
Selain itu, Sigit juga menekankan soal penanganan kejahatan investasi dan keuangan. Menurutnya, Bareskrim Polri tidak perlu ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan pidana tersebut.
"Lebih baik kita proses tegas, kita sita sebanyak-banyaknya kita serahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik," ujar Sigit.
Dalam Rakernis tersebut, Sigit juga menyampaikan beberapa penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri salah satunya intruksi penting Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu.
Diantaranya adalah mengawal seluruh program kebijakan Pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.
“Dan kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," demikian Sigit.
