Berita

Demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu/Ist

Politik

Ogah Kecolongan Lagi, Hari Ini Gebrak Unjuk Rasa di DPR RI

SELASA, 14 MARET 2023 | 10:35 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dalam waktu dekat DPR RI ditengarai bakal segera mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.
 
Menyikapi itu, serikat buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa (14/3) hari ini.

Berdasar informasi yang diterima redaksi, aksi berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Tak hanya kaum buruh, aliansi mahasiswa dan kaum petani juga ikut serta.


Sebelumnya Partai Buruh juga menolak keras disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menyatakan tak mau kembali kecolongan untuk kesekian kalinya.

"Berkaca dari pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja 2020 lalu, saat itu DPR RI tiba-tiba memajukan sidang paripurna dari jadwal semula,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Tuntutan utama yang disuarakan hari ini masih sama seperti sebelumnya, yakni menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang jelas-jelas merugikan kaum buruh.

“Dampak buruk omnibus law cipta kerja sudah dirasakan buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah,” tegas Said Iqbal.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya